Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tarik-Ulur Pembekuan PSSI: Beda Sikap Jokowi dan JK

image-gnews
Capres PDIP Joko Widodo bersama Cawapres PDIP Jusuf Kalla, menggunakan sepeda ontel menuju KPU untuk mengikuti pendaftaran Pilpres, di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi dan JK resmi diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura untuk Pilpres 9 Juli mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Capres PDIP Joko Widodo bersama Cawapres PDIP Jusuf Kalla, menggunakan sepeda ontel menuju KPU untuk mengikuti pendaftaran Pilpres, di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi dan JK resmi diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura untuk Pilpres 9 Juli mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendadak mengungkapkan rencananya mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Kalla berencana mengambil kebijakan kontroversial itu dengan dalih menghindari sanksi dari badan sepak bola dunia (FIFA). (Baca: Pembekuan PSSI, Menpora dan Wapres Beda Pendapat)

Kebijakan Kalla berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo. Jokowi mendukung pembekuan PSSI. Sikap Jokowi ini ditegaskan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. "Presiden meminta saya terus melakukan perubahan terkait dengan tata kelola sepak bola, tidak boleh berhenti," kata Imam pada 6 Mei 2015.

Kalla sudah menunjukkan sikapnya sebelum Menteri Imam membekukan PSSI pada 18 April 2015. Kalla menerima kunjungan Tim Sinergi PSSI yang mengadukan Kementerian Olahraga lantaran melarang Arema Cronus dan Persebaya Surabaya berkompetisi di Liga Bank Nasional Qatar pada 1 April 2015. (Simak: Pemainnya Ditolak Masuk Indonesia, Pahang Kritik PSSI)

Pada hari yang sama, Kalla menelepon Nahrawi. Dia meminta  pemerintah membiarkan 18 klub mengikuti Liga BNQ alias mengakomodasi Arema dan Persebaya. "Itu cara Wapres menghapus stigma bahwa keputusan yang diambil pemerintah akan memundurkan sepak bola," kata Nahrawi di majalah Tempo edisi 27 April.   

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Jokowi membiarkan Nahrawi melayangkan surat peringatan kepada PSSI karena lembaga itu bersikap abai dengan mendukung Arema dan Persebaya bermain meski keduanya tidak diizinkan Badan Olahraga Profesional Indonesia. Sikap itu terbukti dalam surat peringatan kedua yang terbit setelah Nahrawi menggelar rapat dengan Jokowi di Istana pada 15 April lalu. (Baca pula: Persipura Lawan Pahang FA Batal, Siapa yang Salah?)

Sedangkan Kalla malah mengajak Nahrawi ke arena Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya. Saat itu Kementerian Olahraga sedang menyusun surat pembekuan PSSI. Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Olahraga, menyatakan pembekuan tak akan terjadi bila Menteri Nahrawi benar datang ke acara itu. "Karena sama saja hadir di tempat yang tidak diakui."

TRI SUHARMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Ragu Jokowi Tak Lagi Kader PDIP: Kami Enggak Mau 'Ge-er'

21 menit lalu

Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat mengjadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Golkar Ragu Jokowi Tak Lagi Kader PDIP: Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Partai Golkar tidak ingin mengandai-andai mengenai keanggotaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP).


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

28 menit lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

1 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.


Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

1 jam lalu

Suharso Monoarfa bertemu Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Instagram/@Suharsomonoarfa
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.


Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

1 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

12 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

14 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

14 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

14 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

15 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.