TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pembentukan sekretariat bersama yang menangani Sustainable Development Goals. "Sekretariat bersama itu harus terdiri atas perwakilan setara dari pemangku kepentingan, kelompok masyarakat sipil, swasta, akademikus, dan parlemen," kata Senior Advisor International NGO's Forum on Indonesia (INFID) Michael Bobby Hoelman di Sekretariat INFID, Jumat, 7 Agustus 2015.
Michael mengatakan keberadaan sekretariat bersama dibutuhkan untuk memastikan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tercapai. Indonesia, ujar dia, memerlukan persiapan yang lebih matang dalam upaya mengadopsi SDGs, agar kegagalan Millennium Development Goals tak terulang.
Menurut Michael, problem implementasi MDGs yang akan selesai akhir 2015 ini, antara lain, terjadi karena ketiadaan data yang terintegrasi dan transparan. "Pemerintah harus memastikan ada sekretariat bersama dan data bersama yang bisa diakses oleh semua," tuturnya.
Negara anggora Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2 Agustus lalu menyepakati Outcome Document SDGs. Dokumen itu berisi deklarasi, tujuan, target, dan cara pelaksanaan SDGs hingga 2030. Dokumen tersebut merupakan kerangka kerja pembangunan global baru pengganti MDGs yang berakhir pada 2015. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target.
Tujuan SDGs antara lain memberantas kelaparan dan kemiskinan ekstrem, mengurangi ketimpangan di dalam negeri dan antarnegara, mencapai kesetaraan gender, meningkatkan pengelolaan air dan energi, serta mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim.
Pengamat kebijakan pembangunan dari Migrant Care, Wahyu Susilo, menuturkan pemerintah perlu membuka keran partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan SDGs. "Suara warga harus menjadi ukuran keberhasilan SDGs," kata Wahyu.
SDGs, ucap Wahyu, sebenarnya relevan dengan visi Nawacita Jokowi. Dia meminta pemerintah mempertajam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional agar mencakup tujuan-tujuan SDGs. "SDGs harus jadi bagian kebijakan pembangunan Indonesia, bukan sekadar proyek."
Wahyu mengingatkan agar Indonesia tak mengulangi kesalahan MDGs, yang baru dipikirkan secara serius oleh pemerintah sepuluh tahun setelah disepakati pada 2000. Kesalahan itu membuat beberapa target MDGs gagal dicapai, seperti penurunan angka kematian ibu.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
