TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, menuding pemerintah berupaya menutupi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya angka kemiskinan yang diduganya meningkat.
"Aneh, mengapa (angka kemiskinan) tidak ada dalam pidato kemerdekaan Presiden pekan lalu di Dewan Perwakilan Rakyat?" ujar Fadhil di kantor Indef Jakarta, Senin, 24 Agustus 2015.
Padahal, kata Fadhil, indeks kemiskinan dan pengangguran menjadi indikasi penting yang harus dibacakan langsung oleh Presiden untuk asumsi makro pertumbuhan negara.
Demikian pula dengan Badan Pusat Statistik yang sama sekali tidak mengumumkan data angka kemiskinan. Pengumuman survei sosial ekonomi nasional rutin dilakukan BPS terakhir kali pada bulan Maret. “April, Mei, Juni, Juli ditunggu-tunggu tak keluar juga, mudah-mudahan Agustus ini keluar," kata Fadhil.
Menurut dia, di luar pertimbangan politik terhadap kinerja pemerintah, transparansi pemerintah dalam indeks kemiskinan dan pengangguran akan membuat pihak swasta tak meragukan kinerja pemerintah dalam setiap kebijakannya. "Bagaimana mungkin kita bisa punya perencanaan pembangunan yang baik kalau begini," tuturnya.
Beberapa waktu lalu, Kepala BPS Suryamin mengatakan penundaan pengumuman indeks kemiskinan dilakukan lantaran ada perubahan metode dalam pengambilan sampel kemiskinan. "Kami janjikan data yang lebih bagus dan akurat," ucap Suryamin.
ANDI RUSLI
