TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memakai skema bussiness to bussiness dalam pembangunan kereta cepat. Soalnya, saat ini sudah ada jalur kereta api yang dibangun pemerintah. “Jadi kalau mau buat kereta api yang modelnya beda ya biar dunia usaha saja yang membangun,” kat Jonan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis, 3 September 2015.
Ia mengatakan B2B dipilih karena anggaran negara terbatas. Pemerintah memilih untuk menggunakan anggaran negara untuk membangun kereta di luar Jawa. Kemenhub mendapat mandat untuk membangun kereta api Transumatera, Transulawesi, Transkalimantan, dan Transpapua.
Jonan berpendapat moda kereta api cepat tak cocok digunakan untuk Jakarta-Bandung yang mencapia 150 kilometer. Musababnya, kecepatan kereta api cepat mencapai 300 kilometer per jam. Untuk jarak 150 kilometer terdiri dari 5-8 stasiun. Artinya, jarak tiap stasiun mencapai 30 kilometer atau dengan waktu tempuh 8 menit.
Ia mengatakan kereta api cepat butuh waktu akselerasi untuk mencapai kecepatan 300 kilometer per jam. Menurut dia, akselerasi tak akan dicapai dalam waktu 8 menit. “Kalau untuk Jakarta-Surabaya masih mungkin,” kata Jonan.
Terkait dengan mitra Cina atau Jepang untuk membangun kereta cepat ini, Jonan mengatakan itu adalah wewenang Menteri BUMN Rini Soemarno. “Kalau kami dari perhubungan hanya mengeluarkan izin trasenya ke mana, pembangunannya bagaimana.”
TRI ARTINING PUTRI
