Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah: Indonesia Berpotensi Krisis

image-gnews
Ketua Umum PP Muhammadyah periode 2015-2020, Haedar Nashir saat wawancara dengan wartawan usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Muhammadyah pada Muktamar ke-47 di Makassar. TEMPO/Muhammad Yunus
Ketua Umum PP Muhammadyah periode 2015-2020, Haedar Nashir saat wawancara dengan wartawan usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Muhammadyah pada Muktamar ke-47 di Makassar. TEMPO/Muhammad Yunus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berpotensi krisis. Jika tak segera mengambil langkah komperhensif, bukan tak mungkin Indonesia akan mengalami krisis.

"Kami sampaikan hasil kajian dari tim ekonomi Muhammadiyah. Kondisi saat ini memang belum termasuk krisis tapi bisa berpotensi krisis," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 September 2015.

Menghadapi kondisi tersebut, Haedar meminta agar masyarakat tetap optimistis bahwa Indonesia bisa keluar dari situasi ini. "Kami mengapresiasi paket kebijakan I yang baru saja diluncurkan."

BERITA MENARIK
Foto Gayus Tambunan di Restoran, Benarkah Ada Kembarannya?
Dikepung Sandiaga, Marco, dan Adhyaksa, Ahok Bakal Kalah?

Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga paket kebijakan untuk merespons kondisi ekonomi global. Paket bernama September I berisi upaya pemerintah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian usaha; mempercepat implementasi proyek strategis dengan menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang, serta memperkuat peran kepala daerah; dan meningkatkan investasi di sektor properti.

Selain kondisi ekonomi, Muhammadiyah juga menyampaikan keprihatinan mereka tentang kebakaran lahan. Menurut Haedar, selain butuh konservasi, hutan juga harus direkonstruksi agar bisa dikelola dengan baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SIMAK PULA
Bocah Kelas II SD Tewas Dirisak, Disdik DKI: Gurunya di Mana?

Lulung Lunggana: Saya Ogah Diadu Lagi dengan Ahok

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Muhammadiyah juga menyampaikan tentang hasil Muktamar yang ke-47 lalu di Makasar. Saat bertemu dengan Jokowi, Haedar juga ditemani oleh beberapa pengurus Muhammadiyah, di antaranya, Sekretaris Umum Abdul Mu'ti, Ketua Muhammadiyah Dahlan Rais, dan Yunahar Ilyas. Istri Hedar, Siti Noordjannah yang juga Ketua Umum PP Aisyiyah, juga tampak dalam rombongan tersebut.

FAIZ NASHRILLAH

BACA JUGA
Ribuan Hewan Mati Misterius, Ini Sinyal Kiamat 28 September?
Aksi Manusia Jelek Sedunia Bikin Mulas, Lihat Tampangnya

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

14 jam lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

17 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

2 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.


Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

8 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.


'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

13 hari lalu

Opor ayam merupakan salah satu makanan wajib yang harus ada di perayaan Idul Fitri. Berikut resep opor ayam mudah dan enak yang bisa dibuat di rumah. Foto: Canva
'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.


Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

16 hari lalu

Presiden Jokowi ajak anak panti asuhan belanja baju lebaran di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 9 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah


Tetapkan 1 Syawal pada 10 April, Catat Lokasi Salat Idul Fitri 1445 H Muhammadiyah di Jakarta

16 hari lalu

Jamaah menyimak ceramah usai salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 H di Stadion Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, 22 April 2023. Setelah salat, warga berbaris untuk menyalami Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abrurachman, dan Panglima Kodam III Siliwangi, Kunto Arif Wibowo.TEMPO/Prima Mulia
Tetapkan 1 Syawal pada 10 April, Catat Lokasi Salat Idul Fitri 1445 H Muhammadiyah di Jakarta

Berikut lokasi salat Idul Fitri 1445 H Muhammadiyah di wilayah Jakarta.


Hilal Sudah Terlihat, Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 1445 H Rabu 10 April 2024

16 hari lalu

Umat Islam melaksanakan salat Tarawih di Masjid Machfudz Jalan Mulyorejo Tengah, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 10 Maret 2024. Warga Muhammadiyah di kawasan tersebut menggelar salat Tarawih pertama pada Minggu malam. ANTARA/Didik Suhartono
Hilal Sudah Terlihat, Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 1445 H Rabu 10 April 2024

Keputusan berdasar pada Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang jadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.