Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Peduli Rusuh, Ahok Tetap Gusur Warga Bukit Duri  

image-gnews
Warga korban gusuran melintasi rumahnya yang terkena penggusuran di Bukit Duri Poncol, Jakarta, 12 Januari 2016. Puluhan rumah terkena gusuran program normalisasi Kali Ciliwung. TEMPO/Subekti.
Warga korban gusuran melintasi rumahnya yang terkena penggusuran di Bukit Duri Poncol, Jakarta, 12 Januari 2016. Puluhan rumah terkena gusuran program normalisasi Kali Ciliwung. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak menggubris penolakan penggusuran warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, serta tuntutan ganti rugi yang diajukan. "Tetap kita akan gusur 92 rumah, karena kita mau sheet pile 250 meter. Rusuh enggak rusuh kita harus tetap lakukan," kata Ahok saat ditemui di gedung Balai Kota, Selasa, 12 Januari 2016.

Ahok juga tidak mempermasalahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang belum memberikan putusan atas gugatan warga terhadap surat perintah bongkar (SPB) yang dikeluarkan Camat Tebet Mahludin, yang dianggap menyalahi aturan. "PTUN ya itu urusan kedua, sekarang kan kita sudah sesuai prosedur. Minta bongkar ya bongkar," ucapnya.

(Baca juga: Tolak Penggusuran, Warga Bukit Duri Gugat Camat Tebet)

Terlebih, menurut Ahok, warga Bukit Duri yang menempati tanah milik negara, seharusnya menuruti penggusuran tersebut. Apalagi pihaknya juga sudah menyiapkan rumah susun (rusun) sebagai ganti tempat tinggal mereka. "Kalau orang udah salah dudukin tanah negara terus ke PTUN, gitu terus ya enggak bisa," katanya.

Warga Bukit Duri justru menolak dipindahkan ke rusun dan menggugat pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Udah dipindahin ke rusun dia enggak mau pindah, dia malah gugat, ya bongkar," ujar Ahok.

Setelah merelokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, pada tahun lalu, Ahok memang berencana merelokasi warga Bukit Duri, pada tahun ini. Relokasi tersebut merupakan bagian dari normalisasi Sungai Ciliwung. Pemerintah DKI pun telah menyediakan 144 unit rumah susun Pulo Gebang dan 150 unit rumah susun Cipinang Besar Selatan untuk menampung warga Bukit Duri. Ada sekitar 97 petak bidang yang terkena pelebaran Ciliwung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk melanjutkan program normalisasi tersebut, pada 4 Januari 2016, Camat Tebet Mahludin menerbitkan SPB. Surat tersebut merupakan kelanjutan dari surat peringatan (SP) 1 dan 2 yang dikeluarkan pada 18 dan 28 Desember tahun lalu. SPB tersebutlah yang digugat tujuh warga RT 011, 012, dan 015, RW 010, Bukit Duri. 

Saat ini, hampir seluruh warga RT 011, 012, dan 015, RW 010, Bukit Duri, tak menghuni rumahnya. Di kawasan tersebut, sebagian besar bangunan telah roboh. Beberapa warga tampak memunguti bahan-bahan bangunan yang masih tersisa untuk dijual kembali.

Di seberang daerah Bukit Duri, Kampung Pulo, alat-alat berat seperti ekskavator terus melebarkan Ciliwung. Beberapa pekerja pun tampak tengah memasang sheet pile di sepanjang Ciliwung.

GHOIDA RAHMAH | YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

2 hari lalu

Contoh notifikasi penonaktifan NIK KTP DKI bagi warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta. Tempo/Mutia Yuantisya
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.


Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

2 hari lalu

Calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan pemaparannya pada debat putaran ke-2, di hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca (magang)
Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.


4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

5 hari lalu

Seorang pemilih melakukan pencoblosan surat suara di bilik suara saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

6 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

9 hari lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

11 hari lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.


JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

23 hari lalu

Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

30 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku


Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

32 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN