TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengakui mempunyai perusahaan offshore, Sheng Yue International Limited, seperti yang tertera dalam dokumen finansial Panama Papers. "Tapi sekarang sudah tidak lagi sejak 1 Desember 2015," ujar Harry saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, Selasa, 12 April 2016.
Harry mengungkapkan, sejak dia menjabat Ketua BPK pada akhir 2014, dia memutuskan untuk tak lagi berada di perusahaan tersebut. Dia pun memproses pelepasan kepemilikan dan baru selesai pada 1 Desember 2015. "Baru dinyatakan tidak lagi pada 1 Desember 2015. Saya enggak tahu kenapa, tapi kenyataannya begitu. Karena prosesnya kan tidak saya tongkrongin terus tiap hari," ujarnya.
Ketika pendaftaran dilakukan, Harry memakai alamatnya di DPR, yakni Ruang 1219, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen. Sedangkan untuk alamat korespondensi, Harry memilih Hong Kong, yaitu di Room 1307-8, Dominion Center, 43-59 Queen's Road East, Wanchai. Menurut dia, pemilihan alamat tersebut sah saja dilakukan dan bisa di mana saja. “Itu kan paper company, jadi bisa di mana saja. Kebetulan itu sama dengan paspor,” katanya.
Harry menjelaskan, perusahaan tersebut awalnya sengaja dibuat untuk anaknya yang sedang sekolah di luar negeri dan kini menikah dengan warga Cile. Perusahaan itu dipersiapkan sebagai “payung” untuk peluang bisnisnya anaknya di kemudian hari.
“Jadi bisa dibilang pinjam nama. Itu sebenarnya perusahan standby saja. Nanti kalau ada kegiatan yang cocok dengan perusahaan itu, dipikirkan. Tapi nyatanya kan tak ada kegiatan,” ujar Harry.
Harry mengklaim, sejak perusahaan tersebut didirikan, tidak ada transaksi atau aktivitas yang dilakukan. Dia juga menyebut tak memiliki aset apa pun di sana. Sejak tak lagi menjadi pemilik perusahaan, menurut Harry, Sheng Yue Internasional Ltd sudah menjadi milik orang lain. “Sudah punya orang lain. Bukan urusan saya lagi. Lagian paper company itu mudah sekali diperjualbelikan kaya kacang goreng,” ujar Harry.
Ihwal desakan mundur terhadap dirinya, Harry mengatakan hal tersebut tak rasional. Sebab, kata dia, selama perusahan itu berdiri hingga tak lagi sebagai pemilik, tidak ada aktivitas menyimpang apa pun yang dijalankan. “Buktikan saja kalau memang ada pelanggaran. Yang tidak boleh itu kalau berupaya menggelapkan pajak. Tapi ini tak ada transaksi apa-apa. Ini sama saja mengganggu government di publik dong,” ujarnya.
Ada daftar sekitar 15.600 perusahaan papan nama (paper companies) yang dibuatkan bank untuk klien mereka yang ingin keuangan mereka tersembunyi. Dokumen ini diketahui berasal dari sebuah firma hukum kecil tapi amat berpengaruh di Panama yang bernama Mossack Fonseca. Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami, dan 35 kota lain di seluruh dunia.
Firma ini adalah salah satu pembuat perusahaan cangkang (shell companies) terbaik di dunia. Perusahaan cangkang adalah sebuah struktur korporasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Total ada 214.488 nama perusahaan offshore di dokumen yang bocor ini. Ratusan ribu perusahaan itu terhubung dengan orang-orang dari 200 negara.
Data ini mencakup surat elektronik, tabel keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di 21 wilayah/yurisdiksi offshore, mulai Nevada, Singapura, hingga British Virgin Islands.
DEVY ERNIS
