TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menyinggung pencurian ikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-29 di Vientiene, Laos. Hal itu ia sampaikan saat menyampaikan pentingnya kerja sama maritim dalam retreat KTT ASEAN di National Convention Centre, Laos.
"Bagi saya, kerja sama maritim (di antara negara ASEAN) harus sungguh-sungguh mengatasi sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, sengketa wilayah, penculikan, dan perampokan bersenjata," ujar Presiden Joko Widodo di Laos, sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu, 7 September 2016.
Presiden Jokowi berkata, empat masalah tersebut baru bisa teratasi jika negara-negara ASEAN bekerja sama. Jika bergerak sendiri-sendiri, negara-negara ASEAN akan kesulitan karena wilayah perairan Asia Tenggara terlampau luas.
Menurut Presiden, mekanisme yang ada di ASEAN saat ini belum maksimal untuk menangani masalah-masalah tersebut. Forum seperti ASEAN Plus Three, ASEAN Regional Forum, dan East Asia Summit (EAS) belum sepenuhnya menjamin ketenangan di kawasan saat sejumlah aktivitas di wilayah Asia Tenggara berpotensi meningkatkan ketegangan dan dapat mengakibatkan konflik terbuka.
"Untuk itu, kita memerlukan arsitektur keamanan kawasan yang kokoh, yang komprehensif, yang memajukan sentralitas ASEAN serta berkontribusi lebih efektif bagi keamanan dan stabilitas kawasan," tuturnya. "Jangan sampai aksi kriminal di laut menjadi hal yang biasa, a new normal."
Ucapan Presiden Joko Widodo tersebut menyinggung sejumlah isu kelautan dan keamanan yang menyerang Indonesia beberapa bulan terakhir. Salah satunya penyanderaan warga negara Indonesia di perairan Sulu, Filipina, oleh jaringan teroris Abu Sayyaf. Berbagai cara sedang dilakukan untuk meminimalkan kejadian itu, termasuk membuat kerja sama trilateral. Namun gangguan stabilitas tetap terjadi.
Contoh lain adalah pencurian ikan dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan. Kawasan laut ini pernah dimasuki kapal-kapal ilegal asal Cina yang berupaya mengambil ikan di sana. Aksi itu berhasil dicegah TNI Angkatan Laut. Namun pemerintah Cina memprotes tindakan Indonesia dengan mengatakan kawasan ZEE Indonesia masuk dalam perairan pemancingan tradisional Cina, yang terjadi sejak zaman nenek moyang mereka. Indonesia menyerang balik dengan mengatakan hal itu tidak diakui hukum maritim internasional, seperti diputuskan Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, baru-baru ini.
Sejak awal, Indonesia sudah memprediksi isu stabilitas kawasan dan konflik yang mengancamnya akan kembali ditekankan pada KTT ASEAN tahun ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sempat menuturkan hampir pasti isu Laut Cina Selatan akan disinggung dalam KTT ASEAN, baik oleh Indonesia maupun negara lain.
ISTMAN M.P.
