TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta berencana mengusulkan anggaran senilai Rp890 miliar dalam APBD Perubahan 2017 guna penataan ulang teknologi di terminal Pulogebang Jakarta Timur.
Kepala Dinas Dishubtrans DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan penganggaran tersebut dimaksudkan untuk melakukan renovasi sekaligus pembangunan baru supaya terminal tersebut tidak lagi mangkrak.
“IT itu sudah dibangun sejak 2012 dengan anggaran Rp6,5 miliar, sayang kalau dibiarkan sampai tahun depan, makanya kami anggarkan, tapi karena tidak masuk RKPD [Rencana Kerja Pemerintah Daerah] tidak bisa, ya sudah nanti di perubahan 2017,” kata Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (11 November 2016).
Pasalnya, Andri memaparkan keterlambatan penganggaran tersebut lantaran, sebelumnya masih terjadi perdebatan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI untuk mengelola terminal tipe A tersebut.
“Dulu masih gamang Pemprov DKI sehingga tidak dianggarkan, awalnya sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah terminal tipe A akan dibangun oleh pemerintah pusat,” katanya.
Sesuai UU No.29/2007, akhirnya kewenangan pengelolaan terminal tipe A DKI Jakarta tetap dilakukan oleh Pemerintah DKI dan tidak ada proses pengalihan ke Pemerintah Pusat.
Guna mengoptimalkan terminal Pulogebang itu, Pemprov DKI juga akan menarik seluruh perusahaan otobus untuk beroperasi di Pulo Gebang. Langkah tersebut harus segera dilakukan mengingat terminal Pulogebang menjadi salah satu terminal percontohan di Indonesia.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI mulai membenahi Terminal Pulo Gebang.
Pasalnya yang menjadi permasalahan pertama di terminal Pulogebang adalah kios-kios yang sepi akibat sedikitnya penumpang di terminal itu. Berdasarkan evaluasi, lanjut Sumarsono, dari 250 PO yang tercatat di Dishubtrans DKI, baru 39 PO yang masuk ke Pulo Gebang.
Sumarsono meyakini, terminal itu nantinya dapat memberikan kehidupan yang baik. Apalagi terminal Pulogebang dengan luas 12,5 hektare (ha) dapat menjadi terminal yang terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.
“Ini butuh sekitar Rp880 juta untuk perbaiki, karena beroperasinya terminal butuh sistem ini untuk dapat berjalan,” katanya.
Dia juga mengintruksikan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta untuk segera melakukan penertibkan terminal-terminal bayangan. Pasalnya, masih adanya terminal-terminal banyangan di Jakarta yang masih beroperasi menjadi kendala , belum lagi pada terminal Pulogebang belum tersedianya rambu-rambu.
Selain itu, masyarakat juga masih enggan untuk menunggu di terminal Pulogebang karena lokasi yang cukup jauh dari pusat kota. Meski begitu Dishubtrans mencatat jumlah keberangkatan sejak operasi Lebaran 2016 rata-rata mencapai 88 bus dan 945 penumpang per hari. Sementara itu, kedatangan bus berkisar 117 bus dan 1.837 penumpang per hari.
