Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 31 Maret 2003 atau triwulan I surplus sekitar Rp 2,9 triliun. Angka ini berbeda target semula yakni defisit pada triwulan pertama sebesar Rp 7,6 triliun. Surplus tersebut bersumber dari realisasi pendapatan negara dan hibah yang mencapai Rp 69,2 triliun atau 94 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada triwulan I, dan realisasi belanja negara Rp 66,2 triliun (81,9 persen dari target). Dalam siaran persnya, Selasa (8/4), Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Maurin Sitorus menyebutkan dari pendapatan negara, penerimaan pajak mencapai Rp 57,1 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 12,1 triliun. Pendapatan pajak yang melampaui target antara lain PPh Migas, PPN, dan PPn BM. Sedangkan pendapatan pajak yang anjlok dari target terdapat di pos PPh non migas dan bea masuk. "Itu karena ada kerugian yang dialami wajib pajak badan," tulis Maurin. Target penerimaan pajak itu telah disesuaikan dengan adanya stimulasi pajak dunia usaha, pelaku ekonomi, dan karyawan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan di bawah upah minimum propinsi. Penerimaan migas juga lebih rendah dari target pada triwulan I. Ini disebabkan karena adanya alokasi cadangan bahan bakar minyak oleh Pertamina untuk mengatisipasi krisis minyak akibat invasi Amerika Serikat ke Irak. Realisasi pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan anggaran belanja untuk daerah masing-masing mencapai Rp 33,3 triliun (76,1 persen), Rp 3,9 triliun (73,6 persen), dan Rp 29 triliun (91,4 persen). Rendahnya realisasi pengeluaran rutin itu, kata Maurin, disebabkan kenaikan gaji pegawai negeri baru dibayar pada 1 April 2003. Pada triwulan I, alokasi anggaran pembangunan sekitar Rp 3,9 triliun dari rencana Rpo 5,3 triliun. Penjualan aset BPPN pada triwulan I ini mencapai Rp 3 triliun. Untuk pembayaran cicilan pokok utang negara (obligasi) yang jatuh tempo, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun. Pembiayaan luar negeri diambil dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 2,4 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang Rp 4,1 triliun di luar skema penjadwalan kembali pokok dan buang utang lewat Paris Club III. Penundaan pembayaran bunga utang yang dalam Paris Club III disepakati US $ 723 juta, realisasinya disetujui 50 persennya. Perubahan tersebut, kata Maurin, disebabkan makin meningkatnya cadangan devisa di Bank Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Anggito Abimanyu masih optimis target pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen untuk tahun ini masih bisa tercapai. Dengan melihat surplus itu, kata Anggito, pada kuartal II pengeluaran pembangunan bisa dipercepat untuk menghidupkan kegiatan ekonomi. Tahun lalu realisasi pembangunan hanya mencapai 50 persen, menurut Anggito, karena realisasinya terlambat. "Tahun ini tidak. Buktinya pada kuartal satu pengeluaran pembangunan sudah cair," imbuhnya. (Bagja Hidayat Tempo News Room)
Iklan
