Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis Kehormatan Kode Etik Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (MKKE HAPI) memberikan peringatan keras kepada Elza Syarief karena terbukti bersalah melanggar kode etik HAPI Bab 1 pasal 4 butir kedua. Elza dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi saksi perkara Tommy Soeharto Rahmat Hidayat dan Tatang Soemantri yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. MKKE juga mencabut putusan sela tanggal 4 Mei 2002 yang melarang Elza Syarief berpraktik sebagai pengacara mendampingi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di persidangan. “Jadi sekarang Ibu Elza sudah dapat mendampingi kembali Hutomo Mandala Putra,” ujar Ketua MKKE HAPI, Yan Apul Girsang usai sidang di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (13/5). Menurut MKKE pemberian uang masing-masing sebesar Rp 1 juta kepada Tatang Soemantri dan Rahmat Hidayat tidak harus diartikan secara netral sama sekali tetapi pemberian uang sejumlah itu bisa berpengaruh kepada orang yang berpenghasilan kecil. Namun, mengenai perbuatan membujuk saksi lawan menurut MKKE tidak cukup beralasan karena tidak ada saksi yang mendengarkan Elza berbicara dengan kedua orang tersebut dan mengetahui apa isi pembicaraannya. Seharusnya, tambah MKKE, meski konsultan hukum di Yayasan Tirasa, pengelola Apartemen Cemara, harusnya Elza Syarief menolak memberikan konsultasi hukum kepada Rahmat dan Tatang, mengingat posisinya sebagai pengacara Tommy Soeharto. Gayus Lumbuun memrotes keras putusan MKKE. Menurutnya, tuduhan mempengaruhi saksi pihak lawan yang dikenakan kepada kliennya tidak tepat. “Saksi yang diajukan jaksa penuntut umum bukan saksi lawan, jadi tidak ada perbedaan antara saksi JPU dengan saksi lawan. Saksi JPU itu juga saksi kita, kalau di sini kan dianalogikan antara saksi lawan dengan saksi JPU sama,” ujar Lumbuun. Oleh karena itu, Lumbuun mengatakan akan membawa masalah tersebut ke Munas HAPI yang akan diselenggarakan tahun depan. Di Munas nanti putusan tersebut akan kembali dikaji. Munas bisa menguatkan atau membatalkan. Sementara itu, DPP HAPI sendiri menyatakan menerima dan puas atas putusan tersebut. “Kami sendiri malah tidak menyangka putusan ini,” ujar Ketua Umum DPP HAPI A.Z. Arifien Syafii. (Sapto Pradityo-Tempo News Room)
Iklan
