Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengusaha yang diwakili Kamar Dagang Indonesia merasa tidak puas terhadap penjelasan pemerintah dalam dialog yang dilakukan di antara keduanya mengenai masalah kenaikan harga. Kami tidak menerima masukan yang menggembirakan dalam hal penundaan kenaikan, kata Ketua Umum Kadin Aburizal Bakrie, usai bersama pengusaha lain berdialog dengan pemerintah di Istana wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/1). Walaupun begitu, Kadin tetap merasa senang ada komitmen yang disampaikan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi ke depan. Namun bagi mereka, untuk masalah yang saat ini dihadapi, belum ada jawaban tegas dari pemerintah. Dalam dialog selama kurang lebih dua jam itu, para pengusaha menyampaikan beberapa permintaan berkaitan dengan masalah yang dihadapinya akibat kenaikan listrik, BBM dan telepon. Permintaan paling utama dari pengusaha adalah pemerintah menunda kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik dan tarif telepon. Beberapa pengusaha yang mengajukan pertanyaan adalah Sofyan Wanandi, Haryadi Sukamdani, Beni Sutrisno, Poppy Dharsono serta Thomas Darmawan. Mereka mengungkapkan kesulitan yang dihadapi usahanya, yang selama ini sudah cukup sulit. Mereka menyebut masalah lapangan kerja yang semakin sempit dengan matinya usaha kecil dan menengah, yang sebenarnya mendominasi sektor usaha di Indonesia. Masalah lainnya adalah tenaga kerja, yang diperkirakan dalam dua bulan ini akan banyak di rumahkan, serta banyaknya usaha asing yang memindahkan tempat usahanya ke luar Indonesia. Dalam dialog itu, pemerintah berjanji untuk membantu pengusaha mengatasi dampak kenaikan harga untuk meneruskan usahanya dengan membentuk sebuah gugus tugas yang terdiri dari para menteri dan bisa jadi dipimpin langsung Presiden. Pmerintah sendiri dalam pertemuan itu diwakili oleh Wakil Presiden Hamzah Haz, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorodjakti, Menko Kesra Jusuf Kalla, Menkeu Boediono serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Dalam kesempatan itu juga dijelaskan, kebijakan kenaikan harga sudah menjadi keputusan politik bersama dengan parlemen. Begitu pula dengan kesulitan lainnya, seperti dalam masalah pajak, kepabeanan, tenaga kerja dan sektor lainnya, pemerintah akan menyelesaikan masalah di tingkat pelaksanaan sebab sejauh ini pemerintah sudah berupaya untuk membantu perkembangan kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk masalah kenaikan harga, Wakil Presiden Hamzah Haz mengaku akan segera meminta DPR lebih intensif membicarakan kebijakan pemerintah itu, sesuai aspirasi rakyat yang berkembang. Hamzah juga berpendapat, demonstrasi yang belakangan ini marak, sebenarnya tidak menyelesaikan masalah karena itu lebih baik aspirasi itu disalurkan ke legislatif. Hamzah juga menambahkan, pengusaha sebagai pembayar pajak, juga disarankan membicarakan masalah itu dengan wakil rakyat. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)
Iklan
