Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Persoalan Upah Minimun Provinsi sudah dilimpahkan ke daerah dan bukan lagi persoalan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). “Jadi silahkan saja bicarakan ke gubernur,” kata Menakertrans, Jacob Nuwawea, kepada RCTI dan Tempo News Room, di kantornya, Jakarta, Kamis (17/1) siang. Jacob mengatakan kenaikan UMP 2002, khususnya wilayah DKI yang dipersoalkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), merupakan keputusan forum pengupahan daerah. Menakertrans mendukung keputusan gubernur, yang selama itu dianggap benar. Apalagi, menurut dia, keputusan Gubernur DKI mengenai kenaikan UMP 2002 sebesar Rp 591,266 merupakan langkah tepat. Jacob membantah kenaikan UMP sebesar 20 persen itu berpengaruh pada kesempatan kerja yang menurun sekian persen. “Nggak benar itu, coba mereka (Apindo) menghitung bersama kita, dan saya akan mengundang mereka,” tukasnya. Ia akan mendiskusikan dengan Apindo jika kenaikan UMP tidak berkorelasi dengan berkurangnya kesempatan kerja. UMP 2002 menurut dia, sebenarnya tidak cukup menghidupi pekerja dan keluarganya. Apalagi dikatakannya, UMP itu hanya diberikan pada pekerja lajang dan bukan pekerja yang telah berkeluarga. “Jadi saya tidak paham, Apindo punya pengertian itu, mereka tidak punya perhatian pada rakyat kecil,” tudingnya. Menteri mengharapkan agar perusahaan lain wajib membayar UMP 2002 DKI yang telah ditetapkan. Ia menekankan, kasus ini hanya untuk anggota Apindo yang berjumlah 300 seperti yang dibilangnya itu. Menurutnya, telah banyak para pengusaha yang mengungkapkan kepadanya, mereka siap membayar UMP dan UMP menganggap UMP bukanlah satu persoalan khusus. Justru, kata Menteri, yang harus dipikirkan adalah persoalan upah sundulan. Upah sundulan ialah upah yang dihitung dari keuntungan perusahaan. Ia mengaku telah meminta pekerja dan pengusaha agar merundingkan perihal upah sundulan itu di perusahaannya masing-masing, serta menyelesaikannya dengan baik sesuai kemampuan perusahaan. Namun ia minta agar perusahaan yang mampu tidak membohongi rakyat dengan mengungkapkan keadaan perusahannya seolah-olah tidak mampu. Menteri Nuwawea meminta Apindo agar tidak mengatasnamakan semua pengusaha yang merasa keberatan kenaikan UMP 2002. Sebab, kata dia, ada klausul yang memberi kesempatan pada pengusaha jika tidak mampu memberitahukannya ke Gubernur dengan disertai bukti-bukti ketidakmampuannya. “Nggak perlu harus ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), saya tahu apa yang saya lakukan,” ujarnya, menanggapi kedatangan Apindo yang dipimpin Karyadi Sukamdani di Istana Negara, kemarin. Ia mengungkapkan, ia mengenal para pengusaha anggota Apindo. Ia juga menanggapi pernyataan Sukamdani yang menuding Nuwaeea tidak memiliki keberpihakan kepada Apindo. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)
Iklan
