Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) meminta pemerintah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam memutuskan masalah penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS). Wakil Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung, kepada pers di Wisma Perjuangan, Jalan Pecenongan, Jakarta, Selasa (22/1) petang, mengatakan bahwa masalah ini sensitif. Dalam rapat DPP, yang tidak dihadiri oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu, masalah perpanjangan PKPS sempat dibicarakan. Anung mengatakan pemerintah tidak bisa mengabaikan kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat saat ini. Apalagi, selain kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah, rakyat telah dibebani pula oleh kenaikan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak. Karena itu, kata Anung, pemberian privilege (keistimewaan) kepada sekelompok kecil masyarakat tentunya akan memicu masalah baru. Ia mengatakan Presiden Megawati belum mengambil keputusan soal ini. “Artinya, Presiden belum memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap perpanjangan PKPS,” tegasnya. Pada intinya, imbuhnya lagi, Megawati masih ingin memperoleh masukan sebaik-baiknya mengenai masalah itu. Karena itulah, Presiden menginstruksikan tim kecil melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap masalah itu. Ia mengatakan masalah PKPS adalah masalah yang sensitif. Karena itu, partai berharap pemerintah dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan. “Jangan sampai keputusan ini menimbulkan polemik dan masuk ke wilayah politik,” ujarnya mengingatkan. Menanggapi sikap keras Kwik Kian Gie, fungsionaris DPP yang juga adalah Kabinet Gotong Royong, Wakil Sekjen menegaskan pihaknya masih mempelajari masalah itu. “Kami belum mendapatkan laporan langsung dari Pak Kwik, walaupun Kwik tentunya sudah berbicara dengan beberapa fungsionaris DPP,” ungkapnya. Dalam beberapa hari ini muncul isu Kwik akan mengundurkan diri dari kabinet. Namun, salah satu anggota DPR dari PDI-P, Sabam Suirait membantah kabar itu. Ia juga menepis anggapan bahwa perseteruan antara Menneg Pemberdayaan BUMN, Laksamana Sukardi dengan Kwik semakin meruncing. Walaupun begitu, menurut Anung, Fraksi PDI-P di DPR sendiri telah berinisiatif memanggil Laksamana Sukardi pada Kamis (17/1) lalu. Menurut dia, pemanggilan itu dilakukan untuk meminta klarifikasi mengenai masalah perpanjangan PKPS, yang hingga saat ini belum diputuskan oleh Pemerintah. Saat disinggung mengenai kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais, yang akan mencabut dukungannya kepada PDI-P, Anung mengatakan, partai menanggapinya secara positif. "Itu adalah kritik yang membangun," imbuhnya. Meski begitu, PDI-P berharap semua pihak dapat tetap bersama-sama untuk keluar dari krisis negeri ini. Karena itu, partai berharap, apapun keputusan pemerintah, sebaiknya tetap mendengarkan segala masukan, termasuk dari para pimpinan partai politik. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)
Iklan
