Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Serius Berantas Ilegal Logging

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah harus bersikap lebih tegas lagi dalam usaha pengendalian penebangan liar dan penyelundupan yang melibatkan negara lain. "Tidak peduli apakah itu melibatkan Malaysia, Philipina atau Cina, yang namanya ilegal itu merugikan kita," ujar Soetrisno, Wakil Ketua Komisi III DPR, di Jakarta, Rabu (29/1). Soetrisno juga mengatakan langkah pemerintah dalam menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Cina dalam rangka memberantas penyelundupan kayu dinilai bagus. Namun, hendaknya langkah itu juga dilakukan terhadap Malaysia, mengingat penyelundupan kayu di daerah perbatasan Malaysia - Indonesia sangat marak. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Amir Tohar, anggota komisi III, yang juga mempertanyakan sejauh mana usaha pemerintah untuk bekerja sama dengan Malaysia dalam memberantas penyelundupan dan penebangan kayu ilegal ini. Dia mengatakan bahwa akibat penyelundupan dan penebangan kayu illegal ini negara dirugikan sebanyak 600 juta dolar Amerika. "Hutan kita yang diambil kayunya, tapi negara lain yang menerima kayunya," kata dia. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pengendalian Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), I Made Subadia, mengatakan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk membicarakan masalah penebangan liar dan penyelundupan ini dengan pemerintah Malaysia. Namun, pemerintah Malaysia kurang menyukai jika pembicaraan dilakukan secara multilateral. Mereka, katanya, lebih menyukai pembicaraan secara bilateral. Padahal, menurut Subadia, jika pembicaraan hanya dilakukan secara bilateral, maka tidak ada pihak yang ikut mengawasi apakah Malaysia atau Indonesia benar-benar menjalankan apa yang sudah disepakati. Subadia menceritakan pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan Inggris untuk pembicaraan ini. "Mereka (Malaysia) akhirnya mau menandatangani kesepakatan, tapi apakah mereka sungguh-sungguh, kita tidak tahu," kata Subadia. Sementara itu, Andas Tanri, anggota Komisi III mengatakan bahwa aparat keamanan yang menjaga perbatasan seharusnya hanya diberi waktu sebentar dalam menjaga perbatasan. Karena, kata dia, penyelundupan yang terjadi di perbatasan itu berlangsung di depan aparat keamanan. Sebab, kata dia, aparat keamanan yang terlalu lama bekerja di suatu daerah bisa bekerjasama dengan penyelundup. "Waktu tugas mereka cukup 1 sampai 2 bulan sajalah, tidak usah lama-lama," ujar Andas. Sedangkan Amir Tohar menyatakan sebaiknya pemerintah juga memberikan insentif atau penghargaan bagi petugas atau aparat yang berjasa dalam mengatasi penyelundupan dan penebangan liar. Sebaliknya, kata dia, aparat yang melanggar dan malahan ikut membantu usaha ilegal ini harus dikeluarkan dari instansinya. "Insentif ini perlu, sehingga mereka tidak mudah diiming-imingi oleh pihak yang mau berbuat curang," katanya. Dewi Retno --- TNR
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

1 menit lalu

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung.


Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

3 menit lalu

Polisi berjaga saat sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di lobi aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

Konsepsi efek ekor jas merupakan sebuah peristilahan yang tak asing lagi dalam konteks politik elektoral nasional.


Siapa Memulai Kisruh Pemilu di Kuala Lumpur, PPLN atau Partai Politik?

5 menit lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Siapa Memulai Kisruh Pemilu di Kuala Lumpur, PPLN atau Partai Politik?

PPLN dan partai politik saling melempar tuduhan tentang siapa yang memulai menambah dan mengungari daftar pemilih di Kuala Lumpur?


Inilah Daftar Minuman yang Memperbesar Risiko Dehidrasi saat Puasa

5 menit lalu

ilustrasi menyiram air untuk mengurangi dampak dehidrasi. Shutterstok
Inilah Daftar Minuman yang Memperbesar Risiko Dehidrasi saat Puasa

Minuman manis, berkafein, beralkohol, bersoda, mengandung santan justru memperbesar risiko dehidrasi saat puasa.


Bruno Mars Diduga Terjerat Utang, Apa Tanggapan MGM?

6 menit lalu

Sejumlah lagu hits Bruno Mars seperti 24K, Please Me, Lazy Song dan Locked up Heaven dilarang untuk diputar di radio sebelum pukul 10 malam. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pemutaran 42 lagu karena disinyalir memiliki muatan asusila. REUTERS/Mario Anzuoni
Bruno Mars Diduga Terjerat Utang, Apa Tanggapan MGM?

Bruno Mars diduga terjerat utang perjudian. MGM sudah menanggapi tudingan itu. Apa katanya?


KPU Jawa Barat Ungkap Penyebab Rekapitulasi Suara Molor: Geografis dan Naiknya Jumlah Pemilih

9 menit lalu

KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
KPU Jawa Barat Ungkap Penyebab Rekapitulasi Suara Molor: Geografis dan Naiknya Jumlah Pemilih

KPU mengungkap rekapitulasi suara Jawa Barat baru tuntas dini hari tadi.


Desak Polda Metro Jaya Cegah Firli Bahuri ke Luar Negeri, ICW Sebut Kinerja Polisi Amat Buruk dan Lambat

9 menit lalu

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengirim berkas perkara kasus gratifikasi Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2024. Foto: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Desak Polda Metro Jaya Cegah Firli Bahuri ke Luar Negeri, ICW Sebut Kinerja Polisi Amat Buruk dan Lambat

ICW menilai dengan waktu pemeriksaan selama 100 hari lebih, mestinya tak sulit melengkapi catatan kejaksaan soal berkas Firli Bahuri.


9 Tokoh Islam di Bidang Filsafat Beserta Pemikirannya

15 menit lalu

Berikut ini deretan tokoh Islam di bidang filsafat dengan masing-masing pemikirannya yang bisa dijadikan pembelajaran. Foto: Tebu Ireng
9 Tokoh Islam di Bidang Filsafat Beserta Pemikirannya

Berikut ini deretan tokoh Islam di bidang filsafat dengan masing-masing pemikirannya yang bisa dijadikan pembelajaran.


Viral Video Pertama Kate Middleton Keluar Rumah Usai Operasi Perut

15 menit lalu

Kate Middleton mengenakan gaun merah Needle & Thread dalam tayangan promosi Together at Christmas. Instagram.com/@needleandthreadlondon
Viral Video Pertama Kate Middleton Keluar Rumah Usai Operasi Perut

Seorang warga merekam momen Kate Middleton sedang berbelanja bersama Pangeran William setelah banyak rumors paska-operasi


Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Respons Agus Gumiwang

15 menit lalu

Minister of Industry Agus Gumiwang Kartasasmita at the business forum during the 23rd National Meeting of the Industrial Estates Association (HKI) in Bali on Thursday (September 21, 2023). ANTARA/HO-Ministry of Industry.
Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Respons Agus Gumiwang

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan ingin fokus pada tugasnya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Presiden Joko Widodo.