Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah harus bersikap lebih tegas lagi dalam usaha pengendalian penebangan liar dan penyelundupan yang melibatkan negara lain. "Tidak peduli apakah itu melibatkan Malaysia, Philipina atau Cina, yang namanya ilegal itu merugikan kita," ujar Soetrisno, Wakil Ketua Komisi III DPR, di Jakarta, Rabu (29/1). Soetrisno juga mengatakan langkah pemerintah dalam menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Cina dalam rangka memberantas penyelundupan kayu dinilai bagus. Namun, hendaknya langkah itu juga dilakukan terhadap Malaysia, mengingat penyelundupan kayu di daerah perbatasan Malaysia - Indonesia sangat marak. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Amir Tohar, anggota komisi III, yang juga mempertanyakan sejauh mana usaha pemerintah untuk bekerja sama dengan Malaysia dalam memberantas penyelundupan dan penebangan kayu ilegal ini. Dia mengatakan bahwa akibat penyelundupan dan penebangan kayu illegal ini negara dirugikan sebanyak 600 juta dolar Amerika. "Hutan kita yang diambil kayunya, tapi negara lain yang menerima kayunya," kata dia. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pengendalian Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), I Made Subadia, mengatakan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk membicarakan masalah penebangan liar dan penyelundupan ini dengan pemerintah Malaysia. Namun, pemerintah Malaysia kurang menyukai jika pembicaraan dilakukan secara multilateral. Mereka, katanya, lebih menyukai pembicaraan secara bilateral. Padahal, menurut Subadia, jika pembicaraan hanya dilakukan secara bilateral, maka tidak ada pihak yang ikut mengawasi apakah Malaysia atau Indonesia benar-benar menjalankan apa yang sudah disepakati. Subadia menceritakan pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan Inggris untuk pembicaraan ini. "Mereka (Malaysia) akhirnya mau menandatangani kesepakatan, tapi apakah mereka sungguh-sungguh, kita tidak tahu," kata Subadia. Sementara itu, Andas Tanri, anggota Komisi III mengatakan bahwa aparat keamanan yang menjaga perbatasan seharusnya hanya diberi waktu sebentar dalam menjaga perbatasan. Karena, kata dia, penyelundupan yang terjadi di perbatasan itu berlangsung di depan aparat keamanan. Sebab, kata dia, aparat keamanan yang terlalu lama bekerja di suatu daerah bisa bekerjasama dengan penyelundup. "Waktu tugas mereka cukup 1 sampai 2 bulan sajalah, tidak usah lama-lama," ujar Andas. Sedangkan Amir Tohar menyatakan sebaiknya pemerintah juga memberikan insentif atau penghargaan bagi petugas atau aparat yang berjasa dalam mengatasi penyelundupan dan penebangan liar. Sebaliknya, kata dia, aparat yang melanggar dan malahan ikut membantu usaha ilegal ini harus dikeluarkan dari instansinya. "Insentif ini perlu, sehingga mereka tidak mudah diiming-imingi oleh pihak yang mau berbuat curang," katanya. Dewi Retno --- TNR
Iklan
