TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Se-Indonesia (ADKSI) menolak revisi UU Otonomi Daerah. Sekretaris Umum ADKSI, Taba Iskandar, seusai bertemu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa perubahan ini tidak sesuai dengan data empirik. Taba, yang mengungkapkan keberatan dalam rombongan 15 orang yang dipimpin oleh Ali Anafia, mengatakan hingga saat ini Departemen Dalam Negeri belum pernah membicarakan dengan daerahm tentang kegagalan-kegagalan otonomi daerah. “Ini sekarang hanya menunjukkan kasus di beberapa daerah. Draft Depdagri nyata-nyata mengarah pada sentralisasi. Malah, lebih buruk, dari UU Nomor 5 tahun 1974,” kata dia kepada wartawan usai menemui Menko Polkam. Taba mengatakan Menko Polkam menyambut positif desakan mereka. Ada beberapa pesan Menko Polkam mengenai proses character buliding, national state, national building yang harus mengedepankan kesatuan. Artinya, lanjut dia, meskipun terjadi perbedaan di pemerintahan daerah tetap mengedepankan persatuan kesatuan sekalipun harus merevisi UU. (Eduardus Karel Dewanto-Tempo News Room)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Gaga Muhammad sudah Bebas Bersyarat, Ini Kasus Pidana yang Menjeratnya dan Vonis 4,5 Tahun Penjara
20 menit lalu
Gaga Muhammad sudah Bebas Bersyarat, Ini Kasus Pidana yang Menjeratnya dan Vonis 4,5 Tahun Penjara
Gaga Muhammad sudah bebas dan kembali aktif di media sosial. Kronologi kasus yang menyeret Gaga ke bui dan divonis 4,5 tahun penjara.
Golkar Depok Umumkan Dokter Ririn Farabi A Rafiq Maju di Pilkada 2024
25 menit lalu
Golkar Depok Umumkan Dokter Ririn Farabi A Rafiq Maju di Pilkada 2024
Ririn dianggap tokoh milenial muda yang dapat mewakili gender yang menjadi jumlah pemilih dominan di Pilkada 2024.
Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya
26 menit lalu
Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya
Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?
37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
39 menit lalu
37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh
44 menit lalu
Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh
Dewi mempertanyakan jumlah tanah yang sudah dikembalikan kepada rakyat dalam agenda reforma agraria Jokowi.
Kena Modus Salah Transfer dari Pinjol Ilegal? Ini Penjelasan Pakar Hukum
45 menit lalu
Kena Modus Salah Transfer dari Pinjol Ilegal? Ini Penjelasan Pakar Hukum
Layanan pinjol ilegal PundiKas menstransfer sejumlah uang tanpa persetujuan yang diklaim sebagai utang.
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Penyebab Aplikasi UTBK Mati, Panitia UTBK Sediakan Kemeja, Janji Microsoft
51 menit lalu
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Penyebab Aplikasi UTBK Mati, Panitia UTBK Sediakan Kemeja, Janji Microsoft
Topik tentang kendala teknis mewarnai hari pertama pelaksanaan UTBK SNBT 2024 menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Hari Ini di PN Jaksel
55 menit lalu
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Hari Ini di PN Jaksel
Penyidik mempunyai bukti bahwa Panji Gumilang pada tahun 2019 telah menerima pinjaman dari bank sejumlah Rp 73 miliar.
Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN
55 menit lalu
Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN
Sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian di Belanda, telah memberikan dukungan kepada Indonesia, termasuk terkait IKN
Kuartal Pertama 2024, Laba Bersih Bukit Asam Melorot 31,9 Persen
55 menit lalu
Kuartal Pertama 2024, Laba Bersih Bukit Asam Melorot 31,9 Persen
Bukit Asam membukukan laba bersih kuartal I 2024 sebesar Rp 790,9 miliar atau anjlok 31,9 persen secara tahunan dari Rp 1,16 triliun.
