atau cari berdasarkan hari
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengantisipasi anjloknya investasi asing akibat pandemi virus corona Covid-19 dengan mengandalkan BUMN.
Di tengah pandemi Corona, BUMN dan BKPM menjalin kerja sama untuk menjamin kelancaran realisasi investasi.
BKPM menyatakan investasi tetap naik meski ada wabah virus corona.
Kepala BKPM telah melaporkan tiga skenario investasi pasca wabah corona, kepada Presiden Jokowi.
BKPM meluncurkan Pusat Kopi yang mengawal investasi dengan biaya Rp 24,5 miliar.
BKPM menyatakan izin edar dan impor alat kesehatan di Kemenkes naik akibat virus corona.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan rata-rata investasi mangkrak setelah memasuki tahap produksi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui kegiatan investasi terdampak ancaman global virus corona (COVID-19).
BKPM memangkas perizinan usaha dari 11 menjadi 3 prosedur saja.
BKPM menyebut investor Cina dan Jepang akan bersaing ketat untuk masuk ke Indonesia di masa mendatang.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan mewabahnya virus corona akan berdampak terhadap investasi seandainya terus berlangsung hingga Maret 2020
"Punya penduduk 270 juta, tapi begitu ditanya tambangnya di mana, izinnya di mana, tidak punya data kami," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Jokowi mengatakan seluruh negara berlomba menggaet investasi untuk menggerakkan roda perekonomian.
Kepala BKPM menyatakan dinas penanaman modal di daerah berperan penting mengamankan penerimaan pajak.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan masih ada ego sektoral antar kementerian dan lembaga hingga pemerintahan daerah soal investasi.
Sebanyak 750 kepala dinas menceritakan masalah-masalah investasi yang terjadi di daerahnya kepada Kepala BKPM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN tahun ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
BKPM menyatakan hebohnya berita soal ribuan TKA Cina di Meikarta membuat investasi triliunan rupiah hilang.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai penolakan buruh atas RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan bagian dari dinamika publik.
Kewenangan BKPM untuk mengontrol izin usaha di daerah kini semakin besar.
