atau cari berdasarkan hari
BPJS Watch menyatakan agar Presiden Jokowi segera menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan usai pelantikan.
Pengamat Kebijakan Publik Chazali H. Situmorang menanggapi rapat hingga 150 kali guna menyelesaikan permasalahan iuran BPJS Kesehatan.
Tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu untuk peserta JKN penerima bantuan iuran (PBI) periode bulan Oktober hingga Desember 2019.
Asuransi sosial BPJS Kesehatan telah digunakan oleh pesertanya sebanyak 277,9 juta kali hingga Agustus 2019.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil hingga pemerintah melontarkan kritik atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.
Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengkritik rencana penerbitan Inpres soal penerapan sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan.
Hingga bulan Oktober 2019, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari mencatat ada tunggakan iuran Peserta Bukan Penerima Upah sebesar Rp 15 miliar.
Para kader JKN tidak sekadar menagih tunggakan iuran BPJS Kesehatan, namun juga menampung keluhan dari nasabah asuransi dan menjaring peserta baru.
Sebanyak 3.200 juru tagih ini bisa mengumpulkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari masyarakat sampai Rp 5 juta per orang.
Dari 3.200 orang penagih ini, BPJS Kesehatan bisa mengumpulkan tunggakan iuran sampai Rp 5 juta per orang
Sekretaris Harian YLKI Agus Suyatno mengatakan sanksi paling tepat untuk penunggak iuran BPJS Kesehatan adalah tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sudah ada titik temu terkait unggahan poster BPJS Kesehatan yang mengaitkan orang dengan gangguan jiwa dengan tokoh fiksi Joker.
Aktivis kesehatan jiwa melayangkan somasi ke BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan disomasi akibat unggahannya soal Joker.
Somasi ini dilayangkan terkait unggahan BPJS Kesehatan soal tokoh fiksi Joker yang dikaitkan dengan orang dengan gangguan jiwa.
BPJS Kesehatan disomasi gara-gara unggahan iklannya yang menyamakan gangguan jiwa dengan tokoh Joker.
Perusahaan penyedia layanan aplikasi Halodoc meneken nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan pada Kamis, 10 Oktober 2019.
Pemerintah mengkaji ulang rencana penerbitan Inpres tentang sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan.
Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat langkah pemerintah membentuk beleid anyar akan sia-sia.
BPJS Watch menilai pemerintah tak perlu merumuskan aturan baru soal sanksi untuk penunggak iuran BPJS Kesehatan.
