atau cari berdasarkan hari
Sebelumnya per akhir Februari 2020 lalu, sudah keluar keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Salah satu opsi yang mungkin dilakukan pengusaha adalah dengan cara mencicil pembayaran THR.
Menurut Anies, pihak RS swasta ingin kepastian agar tidak ada keterlambatan pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan menyatakan pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden untuk membatalkan kenaikan iuran program JKN sesuai putusan MA.
Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp 405,1 triliun untuk menghadapi virus corona atau Covid-19.
Pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan pasien positif corona, namun dibayarkan lewat BPJS Kesehatan.
Jokowi meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk segera menyiapkan norma, standar, dan prosedur pelayanan jaminan kesehatan pasien corona.
Jokowi menginstruksikan agar beban pembiayaan pasien Covid-19 dialokasikan dari APBN dan APBD.
Rencana pemerintah untuk meminta BPJS Kesehatan menanggung pasien corona bisa menimbulkan masalah defisit baru.
Ada satu pasal yang melarang BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah seperti corona.
Perpres anyar, kata Sri Mulyani, juga akan melingkupi perkara pembiayaan bagi pasien Corona di rumah sakit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden terkait program Jaminan Kesehatan Nasional.
BPJS Kesehatan memberlakukan kebijakan khusus terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"(Rekomendasi) mirip yang pernah BPJS Kesehatan lakukan, (misalnya) pengaturan katarak, bayi lahir sehat dari ibu sectio caesarea, dan fisioterapi."
Salah satu cara untuk menekan tunggakan iuran adalah penerapan sanksi tidak mendapatkan layanan publik kepada para penunggak iuran BPJS Kesehatan.
Ada 898 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang mengajukan klaim tak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kajian KPK terkait dana jaminan kesehatan itu menemukan telah terjadi inefisiensi atau pemborosan dalam pembayaran BPJS Kesehatan.
KPK menyebut terdapat potensi kerugian negara dalam defisit yang dialami Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan
KPK memberikan enam rekomendasi untuk Terawan agar BPJS Kesehatan tak defisit.
KPK membeberkan penyebab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengalami defisit
