Pemilihan Kepala Daerah | Pilkada

Anggaran Pemilihan Bupati Malang Rp 58 Miliar  

jumlah anggaran untuk pilkada 2015 naik 200 persen dibanding pemilihan sebelumnya.

Kebumen Tetap Gelar Pilkada Langsung  

Bakal calon bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.

Akbar Tandjung: DPP Golkar Dukung Pilkada DPRD

Akbar beralasan, ini sesuai dengan sila keempat Pancasila.

Bawaslu Sulsel Belum Coret Tim Seleksi Panwaslu

Bawaslu mempertimbangkan pencoretan tim seleksi panitia pengawas pemilu Toraja Utara.

Calon Bupati Gunung Kidul dari PDIP Minim

Sampai saat ini yang sudah resmi mendaftar baru empat orang.

Gebrakan Menteri Tjahjo Kumolo Soal Perpu Pilkada  

Tjahjo Kumolo berharap DPR segera mensahkan Perpu Pilkada yang dibuat Presiden SBY.

PKS Incar 3 Daerah di Pilkada Sulsel  

Jika pilkada dipilih oleh DPRD, PKS akan merebut tiga jabatan kepala daerah, yakni Luwu Timur, Luwu Utara, dan Selayar.

PAN Buka Pendaftaran Calon Bupati Gunungkidul  

PAN memasang target mempertahankan posisi Bupati Gunungkidul pada pemilihan kepala daerah yang rencananya digelar pada September 2015.

Pilkada Via DPRD Buka Peluang Korupsi Sistemis

Korupsi sistemis berbeda dengan politik uang yang dinikmati oleh masyarakat.

PKS Incar Kursi Wali Kota Semarang  

Dalam momentum pemilihan Wali Kota Semarang 2015 mendatang, PKS memutuskan akan mengusung kader internal.

Bangkalan Akan Gelar Pilkades Serentak

Kabupaten Bangkalan menggelar pilkades serentak karena dari 273

desa, 179 desa belum memiliki kepala desa definitif.

Ada Pilkada Lewat DPRD dan Serentak, KPUD Bingung  

KPU pusat belum memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan pilkada di daerah.

Usai Pelantikan, Relawan Jokowi-JK Unjuk Rasa  

Relawan menuntut Jokowi-JK mengembalikan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Pro-Pilkada Langsung, SBY: Bela Kedaulatan Publik

SBY menginginkan ekses pilkada langsung bisa diminimalisasi.

Refly Minta Uji Materi Perpu Pilkada Tunggu DPR

Ini baru bisa dilakukan jika DPR mengesahkan perpu itu
menjadi undang-undang.

berikutnya