Aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah menuntut pembatalan sejumlah RUU bermasalah pada Selasa (24/9/2019) berakhir ricuh.
Sejumlah kalangan menuding aksi ini telah ditunggangi pihak-pihak yang bermaksud membatalkan pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI baru Oktober mendatang.
Di Jakarta, bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta tidak terhindarkan, ketika menjelang sore, sebagian massa aksi dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya memaksa masuk ke Gedung DPR/MPR.
Aksi mereka berusaha memanjat pintu gerbang DPR langsung dihalau petugas dengan tembakan water canon. Mahasiswa lalu melempari aparat dengan batu, botol dan kayu, aparat mulai menembakan gas air mata.
Situasi terus memanas ketika aparat terus membubarkan kerumunan massa aksi yang bertahan di sejumlah titik seperti di kawasan Palmerah dan Simpang Slipi hingga lewat tengah malam.
Kondisi di seputar lokasi demonstrasi mahasiswa baru kondusif pada Rabu (25/9/2019) dini hari.
Akibat kericuhan ini dilaporkan sekitar 80 orang mahasiswa terluka.
Namun pihak rumah sakit yang merawat mereka seperti RSAL Mintohardjo dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta mengatakan tidak ada mahasiswa yang terluka parah, mereka umumnya dirawat karena sesak napas dan pingsan akibat terkena tembakan gas air mata.
Bentrok antara aparat dan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa serentak ini juga berlangsung di Makasar, Jambi, Palembang, Medan, Bandung dan lainnya. Puluhan mahasiswa juga dilaporkan luka-luka dalam insiden kericuhan itu.
Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) M Nurdiansyah menyesalkan pendekatan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam menangani aksi mahasiswa yang menyebabkan banyak rekannya terluka.
"Kami mengecam tindakan represif aparat dalam mengkondisikan massa aksi. Padahal sebetulnya mereka masih bisa melakukan upaya komunikasi terlebih dahulu."
"Tapi kami langsung dibubarkan dengan tembakan gas air mata seperti ini," katanya ketika dihubungi ABC.
Foto: ABC/Iffah Nur Arifah
Apresiasi dari pegiat mahasiswa di tahun 1998
Menyikapi aksi yang berbuntut ricuh ini sejumlah kalangan menuding aksi mahasiswa ini telah ditunggangi.
Bahkan pemerintah meyakini aksi ini digunakan pihak tertentu untuk menggagalkan agenda pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2019 – 2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
"Saya imbau jangan terprovokasi, jangan mudah dipancing, dan jangan mudah dikompori tindakan yang inkonstitusional, biarkan pelantikan berjalan,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat Selasa (24/9/2019).
Wiranto juga mengatakan aksi mahasiswa ini sudah tidak relevan karena tuntutan mereka sudah dipenuhi dengan ditundanya pengesahan 4 RUU yang dinilai bermasalah.
Wiranto mengajak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi lewat dialog bukan demonstrasi.
“Jadi rencana demonstrasi sebaiknya diurungkan karena menguras energi, masyarakat tidak tentram dan mengganggu ketenangan umum. "
"Sambil dibincangkan, apa yang perlu masukan dari masyarakat kepada DPR atau pemerintah mendatang. Agar jika (betul) diundang-undangkan, tidak akan menimbulkan kerugian, menimbulkan pro dan kontra yang tidak melebar di masyarakat," imbuh Wiranto.
Namun sebaliknya, aksi ini dinilai sebagai inisiatif yang tepat untuk menuntaskan perjuangan reformasi.
Sejumlah aktivis 98 yang membidani perjuangan reformasi 1998 mengapresiasi gerakan juniornya kali ini.
"Gerakan mahasiswa saat ini adalah ungkapan akumulasi kekecewaan terhadap presiden yang sebelumnya diharapkan mampu memperkuat demokrasi & menghadapi oligarki partai." ungkap Savic Ali aktivis Famred melalui akun Twitternya (24/9/2019).
Apresiasi juga disampaikan Budiman Soedjatmiko, aktivis 98 yang kini bergabung dengan PDI Perjuangan.
"Jika demo 1998 untuk hak-hak politik yang menghasilkan demokrasi multipartai, maka demo 2019 ini untuk hak-hak sipil."
"Kandungan demonya paling liberal dalam sejarah Indonesia. Sudah sesuai maunya sejarah. Ini arus balik kontra konservatisme yang bulan-bulan lalu menguasai jalanan," ungkapnya melalui akun twitter.
Foto: ABC/Iffah Nur Arifah
Aksi serentak mahasiswa ini dipicu penolakan pengesahan sejumlah pasal bermasalah yakni RKUHP, RUU pemasyarakatan, RUU pertanahan dan minerba serta revisi UU KPK.
"DPR telah bersikap tidak etis dan berusaha mengakali masyarakat dengan terburu-buru ingin mengesahkan RUU bermasalah ini. Kami tidak percaya lagi dengan DPR dan untuk itu kami aksi." kata Farhan, mahasiswa Universitas Veteran Jogjakarta yang ditemui ditengah aksi kemarin.
"Saya pribadi tidak ingin RUU ini disahkan karena warga kecil akan semakin sulit. Contohnya pengamen dan gelandangan aja bisa kena denda 1 juta. Semoga dengan aksi ini, orang DPR kerjanya bisa lebih baik lagi," ungkap Eko, mahasiswa Akademi Pariwisata Indonesia (APINDO) Jakarta.
DPR sendiri akhirnya memenuhi tuntutan para mahasiswa dengan sepakat untuk menunda mengesahkan 4 RUU bermasalah itu.
"DPR sepakat menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan untuk memberikan waktu, baik untuk DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan isi dari kedua RUU itu agar masyarakat lebih bisa memahaminya," kata ketua DPR, Bambang Soesatyo.
Simak berita-berita lainnya dari ABC Indonesia