Pemerintah Amerika Serikat mengingatkan warganya untuk tetap waspada COVID, setelah tingkat kematian di negara itu dilaporkan sudah melebihi angka satu juta orang. Sementara itu di Korea Utara, pemerintah memberlakukan lockdown setelah melaporkan kematian pertama karena COVID.
Dalam pernyataannya, Presiden AS Joe Biden mengatakan angka kematian yang menembus satu juta itu "merupakan sebuah tonggak penacapaian yang tragis" untuk Amerika Serikat yang telah menjadi negara dengan kematian COVID tertinggi di dunia sejak pandemi terjadi di tahun 2020.
"Ini berarti ada satu juta kursi kosong di sekitar meja makan. Setiap mereka tidak tergantikan. Setiap mereka meninggalkan keluarga, komunitas, dan bangsa selamanya yang berubah karena pandemi," katanya.
"Kita harus tetap waspada dan tidak boleh lengah menghadapi pandemi, dan melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dengan melakukan lebih banyak tes, vaksinasi, dan perawatan."
Angka kematian satu juta orang itu berarti satu dari 327 warga Amerika meninggal karena COVID, sama dengan jumlah penduduk kota San Francisco atau Seattle.
Ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020, virus tersebut sudah merenggut nyawa 36 orang di Amerika Serikat.
Pada bulan Juni 2020, jumlah kematian di AS sudah melebihi jumlah kematian tentara mereka pada Perang Dunia Pertama, dan bisa melampaui jumlah tentara yang meninggal pada Perang Dunia Kedua di bulan Januari 2021, setelah lebih dari 405 ribu orang meninggal.
Virus ini sudah memakan korban kematian lebih dari 6,7 juta orang di seluruh dunia.
Minggu lalu, WHO mengatakan hampir sekitar 15 juta orang di seluruh dunia meninggal karena COVID-19 atau karena dampak COVID terhadap layanan kesehatan selama dua tahun terakhir.
Kematian pertama di Korea Utara
Sementara itu media resmi pemerintah Korea Utara mengumumkan untuk pertama kalinya kematian di negara itu karena COVID-19 hanya sehari setelah mulai melakukan lockdown sejak pandemi global terjadi.
Beberapa pakar mengatakan pernyataan resmi tentang COVID yang jarang disampaikan ini menandakan negeri tersebut sedang mencari bantuan luar negeri.
Bila Korea Utara gagal mencegah penyebaran virus itu, dampaknya akan sangat buruk mengingat negeri itu memiliki sistem layanan kesehatan yang tidak memadai dan diperkirakan 26 juta penduduk di sana kebanyakan belum divaksinasi.
Kantor berita resmi Korea Utara (KCNA) hari Jumat melaporkan bahwa lebih dari 350 ribu orang di seluruh pelosok Korea Utara sedang menjalani perawatan karena demam sejak akhir April dan 162.200 sudah sembuh.
Dikatakan juga bahwa 187.800 orang sedang menjalani isolasi setelah pada hari Kamis (12/05) saja tercatat sekitar 18 ribu orang memiliki gejala demam.
Masih belum jelas berapa dari jumlah tersebut terkonfirmasi COVID-19 karena terbatasnya peralatan tes yang dimiliki Korea Utara.
Korea Utara mengatakan satu dari enam orang yang meninggal disebabkan karena varian Omicron.
Menurut KCNA, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sudah memerintahkan semua kota dan distrik untuk menjalankan lockdown ketat setelah varian BA2 Omicron ditemukan di ibu kota Pyongyang.
"Ini adalah insiden darurat terbesar dengan adanya celah di perbatasan terdepan sistem karantina kita, yang sudah berhasil kita bendung selama dua tahun tiga bulan sejak Februari 2020," kata laporan tersebut.
Bantuan dari luar negeri
Pemerintah Korea Utara sejauh ini menolak tawaran penggunaan vaksin COVAX dari PBB, kemungkinan karena mereka tidak menghendaki adanya pemantau internasional masuk ke sana.
Menteri Penyatuan Kembali Korea dari Korea Selatan mengatakan bersedia memberikan bantuan medis dan bantuan lainnya dengan pertimbangan kemanusiaan.
Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan Beijing sudah menawarkan bantuan untuk menangani penyebaran wabah tersebut.
Korea Utara sebelumnya dilaporkan menolak tawaran vaksin yang dibuat oleh China.
Kim Sin-gon, professor di University College of Medicine Korea Selatan mengatakan pernyataan tentang kasus ini telah menunjukkan bahwa Korea Utara bersedia menerima bantuan luar negeri, tetapi dalam jumlah vaksin yang lebih banyak daripada angka yang selama ini ditawarkan.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari berita di ABC News.