Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meragukan efektivitas sistem 4 in 1 untuk mengatasi polusi udara Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Ya enggak efektif, 3 in 1 sudah berjalan. Faktanya kan enggak berdampak yang positif," kata Gembong Warsono kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023, seperti dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Politikus PDIP itu menilai rencana penerapan sistem pembatasan kendaraan 4 in 1 tidak berdampak positif. Bahkan sistem itu bisa mengundang joki dan menimbulkan masalah baru.
Gembong mengatakan, Pemprov DKI Jakarta lebih baik mengkaji ruas jalan hingga jumlah kendaraan untuk mencari solusi atas masalah polusi udara. “Harus dihitunglah ruas jalan dengan jumlah kendaraan. Ambil kebijakan yang selaras dengan kajian itu,” katanya.
Dia mengingatkan rencana penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) juga harus diimbangi dengan fasilitas transportasi publik yang memadai.
“Pajak yang dibayarkan seharusnya untuk perbaikan transportasi publiknya. Artinya retribusi yang diterima dari pendapatan jalan berbayar itu betul-betul untuk publik,” katanya.
Penolakan terhadap rencana 4 in 1 juga disampaikan anggota DPRD DKI Dimaz Raditya. “Saya sangat menolak karena akan ada lagi joki untuk mengakali aturan tersebut,” ujarnya.
Menurut Dimaz, sistem 4 in 1 bukanlah solusi. Dia lebih setuju uji emisi perlu ditegaskan dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar.
“Karena masyarakat jadi terpaksa untuk melakukan hal yang tidak melanggar undang-undang, seperti uji emisi karena kalau mobil- motor tidak dirawat itu kan yang menyebabkan polusi,” katanya.
Heru Budi Bakal Kaji Penerapan 4 in 1
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan masih akan mengkaji efektivitas sistem 4 in 1 untuk mengurangi jumlah mobil di Jabodetabek guna menekan polusi udara Jakarta.
"Iya, nanti dibahas, sekitar dua minggu lagi," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2023.
Menteri Perhubungan Ungkap Rencana Penerapan 4 in 1
Rencana memberlakukan kebijakan 4 in 1 ini dilontarkan Menteri Perhubungan Budi Karya usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Negara tentang polusi udara di Jabodetabek.
"Utilitas kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal dua orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Jadi katakan lah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya menurun," kata Budi Karya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023.
Sistem 3 in 1 yang sempat masif diterapkan di Jakarta pada beberapa tahun lalu merupakan sistem pembatasan mobil dengan kriteria mobil diizinkan melintas di kawasan tertentu jika digunakan minimal oleh tiga orang dalam waktu yang bersamaan.
Akan bekerja sama dengan KLHK
Selain itu, Budi mengatakan bakal bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan pihak kepolisian untuk memberlakukan law enforcement uji emisi. Menurut Budi, kendaraan yang tidak lolos uji emisi tidak memiliki hak berkendara di jalanan.
Dorong perbanyak ekosistem kendaraan listrik
Pihaknya juga bakal mendorong agar ekosistem kendaraan listrik diperbanyak di Jakarta, sehingga pemilik kendaraan bebas emisi tersebut akan bertambah.
"Kami juga minta kepada PLN menambah penyediaan SPKLU yang bisa digunakan, karena itu sudah ada Pergubnya supaya yang beli kendaraan listrik bisa mendapatkan itu," kata Budi.
Jokowi beri sejumlah instruksi
Sebelumnya, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Rapat tersebut dipimpin oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023.
Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan soal kualitas udara di DKI Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," ujar Jokowi dalam arahannya, Senin.
Jokowi kemudian meminta ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kepala Negara juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak.
"Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (jadi) work from home mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 persen (di rumah) 25 persen (di kantor) atau angka yang lain," kata Jokowi.
Untuk jangka menengah, Jokowi meminta para menterinya konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Ia mencontohkan LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal segera beroperasi untuk umum harus digenjot pemakaiannya.
Terakhir, Jokowi meminta agar ada penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ia meminta agar dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Ia juga meminta agar publik diedukasi soal polusi udara tersebut.
Foto 
