Akrobat Donasi dari Pasar Minggu

Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga memanipulasi laporan keuangan. PPATK mengendus aliran dana dari ACT ke organisasi terorisme.

9 Juli 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, 6 Juli 2022. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pemerintah membekukan izin pengumpulan donasi milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT.
Laporan keuangan ACT disebut-sebut kerap diutak-atik agar jumlah donasi tidak turun.
ACT diduga mengirim dana ke organisasi teroris dan negara berisiko tinggi.

SURAT Kementerian Sosial bertarikh 5 Juli 2022 mengagetkan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar. Ia tak menyangka Kementerian Sosial melalui surat bernomor 133/HUK/2022 akan mencabut izin pengumpulan uang dan barang lembaganya. “Kami membayangkan keputusan itu menunggu data yang dikirim tim pengawas dari Kementerian Sosial,” kata Ibnu di Menara 165, markas pusat ACT di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juli lalu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

donasi-act

ahyudin

ibnu-khajar

act

aksi-cepat-tanggap

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 9 Juli 2022