Cara Lama Atasi Skandal

Pemerintah berulang kali membentuk satuan tugas untuk menyelesaikan suatu skandal. Upaya berulang yang dinilai tak efektif.

5 Mei 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kiri) menyampaikan keterangan terkait pembentukan Satuan Tugas TPPU di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 3 Mei 2023. ANTARA/Gilang Galiartha

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pembentukan Satgas TPPU menandakan adanya ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah yang lain.
Hasil kerja satgas tidak selamanya optimal.
Kewenangan Satgas TPPU berpotensi tumpang-tindih dengan fungsi penegakan hukum.

JAKARTA – Pemerintah sudah berulang kali membentuk satuan tugas, tim, ataupun sejenisnya setiap kali menyelesaikan suatu skandal. Yang teranyar, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) untuk menelusuri transaksi keuangan janggal sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

satgas-blbi

satgas-tppu

transaksi-janggal

transaksi-janggal-di-kemenkeu

tppham

Andi Adam Faturahman

Berkarier di Tempo sejak 2022. Alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, ini menulis laporan-laporan isu hukum, politik dan kesejahteraan rakyat. Aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen

Edisi 11 Mei 2025