Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan mereka belum dilibatkan secara penuh oleh Badan Gizi Nasional untuk mengawasi keamanan program Makan Bergizi Gratis.
Padahal, kata Taruna, kedua lembaga telah memiliki nota kesepahaman untuk pengawasan program makan gratis untuk siswa sekolah dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Taruna menceritakan kendala itu dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang merupakan mitra kerja BPOM dan BGN. "Kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan," kata Taruna dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.
Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, kata Taruna, BPOM seharusnya ikut serta dalam pengawasan produksi makanan di dapur-dapur makan gratis. Namun, dia berujar selama ini BGN belum melibatkan mereka dalam proses tersebut.
BPOM, kata Taruna, tidak ikut mengawasi standar kelayakan dapur hingga makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di bawah BGN. "Selama ini kami tidak dilibatkan dalam hal ini sudah layak atau belum dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak," ucap dia.
Foto: tempo.co
Editor: Ridian Eka Saputra
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
