Djarot Buka Rahasia Jokowi dan Ahok Soal Mal Pelayanan Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, yang dua hari lagi akan berakhir masa jabatannya, meresmikan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta di Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, hari ini, Kamis, 12 Oktober 2017. Dia menyebut nama Jokowi, nama panggilan Presiden Joko Widodo dan Ahok, sapaan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam acara itu.

Peresmian pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta tersebut tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017.

"Ini merupakan MOU (memorandum of understanding) yang paling banyak dilakukan secara langsung, dan ini yang pertama kalinya. Ini bentuk semangat kita," kata Djarot.

Djarot akan berakhir masa jabatannya pada Sabtu, 14 Oktober 2017. Sedangkan pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga S. Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru akan dihelat di Istana Negara pada Senin sore, 16 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 WIB oleh Presiden Joko Widodo. Acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan di Balaikota DKI Jakarta.

Peresmian Mal Pelayanan Publik juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bada Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan jajaran pejabat dari Kementerian Keuangan. 

Djarot mengaku bangga berada di tengah pemerintahan yang mengubah mental dan paradigma suatu subjek dan objek pelayanan baik. Menurut dia, orang yang meletakkan pelayanan publik di Jakarta adalah Jokowi maka dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian, program tersebut dilanjutkan oleh Ahok.

Mal pelayanan publik terdiri dari tiga lantai. Pada lantai dasar, terdiri dari area lobby dan resepsionis, area tunggu, counter pelayanan, layanan difabel, layanan ekspres, self service counter dan loket pengambilan. Pada lantai dua, terdapat counter pelayanan, ruang prioritas, ruang konsultasi, self service counter, ruang menyusui, area bermain anak, pojok testimoni, dan Bank DKI. 

Pada lantai tiga, terdiri dari Ruang Pelayanan unit-unit pelayanan dari Kementerian, Lembaga Negara, BUMN dan BUMD. Seluruh ruangan tersebut didukung oleh sarana darn prasarana berkualitas dan sistem teknologi informasi yang modern. Mal tersebut juga menyediakan layanan dalam jaringan (online) melalui pelayanan.jakarta.go.id, layanan Video Call dan Call Center Tanya PTSP 1500164, serta Antar Jemput lzin Bermotor (AJIB) atau lebih dikenal dengan Pasukan Putih.

Selain DPMPTSP DKI Jakarta juga terdapat beberapa unit layanan yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kanwil BPN DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, PLN Distribusi Jakarta Raya, dan Bank DKI.

Djarot menjelaskan, pembangunan Mal Pelayanan Publik pertama kali digagas pada 8 September 2017 lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. Kemudian, gagasan tersebut dinilai Djarot sejalan dengan program yang akan digalakkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI juga berencana menyiapkan sebuah gedung untuk DPMPTSP

"Maksud saya, pucuk dicinta ulam tiba. Makanya dengan semangat kami resmikan ini. Waktu itu, gedung ini masih kosong. Saya perintahkan paling lambat 12 Oktober selesai, lalu kami sama-sama kerja di sini," ujar Djarot. 

Djarot berharap Mal Pelayanan Publik tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga Jakarta daIam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik. 

Mal Pelayanan Publik ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bersama unit-unit pIayanan publik lainnya di Jakarta baik pusat, daerah, dan swasta lainnya.

"Tingkat kepuasan warga Jakarta sudah lebih dari 90 persen. Sebanyak 97 persen warga puas kepada pelayanan yang diberikan. Memang itu fokus kami. Sistem ini diletakkan Pak Jokowi, lalu Pak Basuki (Ahok) yang menguatkan, lalu saya yang menghaluskan," ujar Djarot. 

Baca juga: Presiden Jokowi, Ternyata Inilah Pemicu Heboh Senjata Brimob