Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menganggap DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah DKI sengaja menjauh ke hotel di Puncak agar pembahasan anggaran tidak terpantau masyarakat dan media.
Salah satu pengurus KOPEL Indonesia, Anwar Razak, mengatakan alasan menghindari penularan Covid-19 hanya akal-akalan legislatif dan eksekutif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Alasan kerawanan penyebaran Covid-19 hanyalah akal-akalan yang segaja dibuat agar publik tidak menyoroti," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 28 Oktober 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KOPEL mengkritisi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2020 yang dilakukan di sebuah hotel di Puncak, Kabupaten Bogor. Dewan beralasan rapat tidak mungkin digelar di Gedung DPRD lantaran rawan penularan Covid-19.
Sementara itu, dewan bersikukuh rapat pembahasan anggaran harus berlangsung secara tatap muka. Untuk itulah, legislator Kebon Sirih memutuskan rapat diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Kabupaten Bogor.
Padahal, menurut Anwar, risiko penyebaran virus Corona di Bogor tak jauh berbeda dengan Ibu Kota. Dia menduga, DPRD dan eksekutif bakal dengan mudah menyepakati anggaran.
Baca juga : Mau Libur ke 3 Destinasi Puncak Wajib Tes Covid-19, Ade Yasin: Jangan Sampai Bawa Penyakit
"Anggaran hasil perselingkuhan dengan mudah dapat disepakati bersama karena tidak ada publik dan media yang memantau," ucap dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan juga mengkritik pembahasan APBD Perubahan DKI 2020 di luar Jakarta ini. Misbah khawatir bakal ada kesepakatan gelap atau anggaran siluman jika pembahasannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Foto 
