Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya besar apabila memaksakan pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tipping fee atau bea gerbang yang harus dibayar pemerintah kepada pihak pengolah sampah menjadi alasan Pemprov DKI tidak melanjutkan pembangunan proyek tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau dihitung-hitung, masa satu tahun Pemda DKI ngeluarin Rp 3 triliun,” kata Heru di halaman kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan pada Rabu, 9 Agustus 2023.
Sebelumnya, Heru telah memutuskan tak melanjutkan pembangunan ITF Sunter. Dia terang-terangan bahwa Pemprov DKI tak punya uang untuk membayar tipping fee.
Karena itulah, pembangunan ITF Sunter dibatalkan demi mengurangi dana yang harus dikucurkan Pemprov DKI. Soal ini, Heru menyebut, dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Saya sudah komunikasi, ada surat, beberapa minta dikaji,” ucap Kepala Sekretariat Presiden ini.
Sebagai pengganti ITF Sunter, Pemprov DKI fokus mengolah sampah Jakarta menggunakan teknologi refuse-derived fuel (RDF) plant. Menurut Heru, proyek tersebut sudah berjalan dan Pemprov DKI memperoleh pemasukan daerah tanpa mengeluarkan biaya.
Sementara itu, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik keputusan Heru Budi lantaran membatalkan pembangunan ITF Sunter tanpa membahasnya terlebih dulu dengan anggota dewan. Alhasil, DPRD DKI mengusulkan penggunaan hak angket.
Foto 
