JakLingko Indonesia Targetkan Sistem Tiket Berbasis Akun Diterapkan pada Agustus 2022

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

PT JakLingko Indonesia menargetkan sistem account based ticketing diterapkan pada Agustus 2022.
Skema tiket berbasis akun pengguna kartu dan aplikasi JakLingko itu membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.
Subsidi diberikan tidak lagi secara gelondongan, melainkan per individu.

JAKARTA – PT JakLingko Indonesia menargetkan sistem account based ticketing diterapkan pada Agustus 2022. Skema tiket berbasis akun pengguna kartu dan aplikasi JakLingko itu membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia, Muhammad Kamaluddin, menuturkan tujuan akhir dari penerapan sistem account based ticketing ialah optimalisasi subsidi angkutan umum. “Subsidinya jadi lebih tepat sasaran,” tuturnya dalam acara Forum Jurnalis, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan soft launching kartu dan aplikasi JakLingko pada Rabu lalu di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Nantinya, masyarakat bisa menggunakan kartu dan aplikasi JakLingko untuk membayar tiket angkutan umum, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, kereta rel listrik (KRL), dan Transjakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan sistem JakLingko lebih adil. Sebab, dengan sistem tersebut, subsidi diberikan berdasarkan pengguna. Contohnya, veteran, pensiunan, guru, hingga pelajar bisa mendapatkan tarif lebih murah saat menggunakan angkutan umum. “Jadi, ini inovasi konversi subsidi barang (angkutan umum) menjadi subsidi orang,” tuturnya dalam acara soft launching kartu dan aplikasi JakLingko.

Kamaluddin menjelaskan pengguna aplikasi JakLingko wajib mengisi data lengkap, seperti nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, alamat, dan melampirkan foto kartu tanda penduduk. Data tersebut kemudian disandingkan dengan data milik pemerintah DKI Jakarta. Walhasil, pemerintah dan PT JakLingko Indonesia tahu siapa saja yang benar-benar perlu mendapatkan tarif khusus angkutan umum.

Kamaluddin menambahkan, melalui account based ticketing, pengguna kartu dan aplikasi JakLingko juga bisa membeli karcis harian, mingguan, dan bulanan. “Tentunya lebih hemat bagi pengguna,” tuturnya.

Direktur Utama PT JakLingko, Muhammad Kamaluddin di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta, 6 Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Aplikasi JakLingko, Kamal melanjutkan, juga akan terus dikembangkan sehingga bisa digunakan untuk membayar parkir di park and ride; sewa sepeda atau bike sharing; hingga membeli tiket tempat wisata, seperti Ancol. Walhasil, aplikasi tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk membayar karcis angkutan umum.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, setali tiga uang. Sistem account based ticketing mewajibkan pengguna kartu dan aplikasi JakLingko menyertakan identitasnya. Misalnya, jika pemerintah DKI memberikan tarif khusus bagi veteran dan warga lanjut usia, sistem JakLingko akan langsung bisa mengidentifikasi siapa saja pengguna yang berhak menerima program tersebut.

William menjelaskan saat ini subsidi yang diberikan pada angkutan umum, seperti MRT Jakarta dan Transjakarta, diberikan secara gelondongan. Operator angkutan itu hanya menghitung berapa jumlah penumpang, kemudian mengusulkan permohonan subsidi kepada pemerintah. “Namun kami tidak tahu siapa saja yang naik,” katanya.

Sistem account based ticketing, William melanjutkan, akan membuat karcis angkutan umum bersifat individual. Dengan demikian, subsidi yang digelontorkan pemerintah DKI jadi lebih tepat sasaran. “Ini akan membuat pengelolaan sistem transportasi lebih tepat sasaran,” katanya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun, menilai pemberian besaran subsidi untuk angkutan umum, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, tidak akan berbeda jauh meski penerapan sistem account based ticketing mulai berjalan. Sebab, pemberian potongan tarif karcis kepada kalangan tertentu, seperti veteran, warga lansia, dan pensiunan, sifatnya hanya tambahan. “Tidak juga sistem account based ticketing kemudian langsung menggantikan PSO (public service obligation atau subsidi),” tuturnya.