Sumber Lain Penerimaan Pajak

Pengungkapan harta secara sukarela yang direncanakan dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dinilai tak akan menjawab isu kepatuhan pajak. Contohnya terlihat pada kegagalan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid I dalam memenuhi target.

2 Oktober 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Warga mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2016. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Tax amnesty jilid I hanya mendatangkan dana repatriasi sebesar Rp 146 triliun.
Pemerintah perlu menggalakkan penegakan hukum kepada wajib pajak untuk memberikan efek jera.
Masih banyak sektor yang bisa dikenai pajak.

JAKARTA – Pengungkapan harta secara sukarela yang direncanakan dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dinilai tak akan menjawab isu kepatuhan pajak. Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gulfino Guevarrato, menyatakan contohnya terlihat jelas pada program pengampunan pajak atau tax amnesty 2016.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

amnesti-pajak-pengampunan-pajak

tax-amnesty

Vindry Florentin

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan bergabung dengan Tempo di tahun yang sama. Kini meliput isu seputar ekonomi dan bisnis. Salah satu host siniar Jelasin Dong! di YouTube Tempodotco

Edisi 11 Mei 2025