Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Belah Kursi Dua Sahabat

Muhamad Mardiono dan Suharso Monoarfa berkarib selama belasan tahun. Menyelamatkan suara Partai Persatuan Pembangunan sepeninggal Muhammad Romahurmuziy yang digulung KPK.

10 September 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SOWAN kepada Maimoen Zubair sekitar pekan keempat Maret 2019, Muhamad Mardiono dititipi pesan oleh Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan itu. Sembari menggenggam tangan dan menepuk-nepuk paha Mardiono, Maimoen meminta Mardiono membantu Suharso Monoarfa yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PPP menggantikan Muhammad Romahurmuziy.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Beberapa hari sebelum pertemuan di kantor PPP, Menteng, Jakarta, itu, Romahurmuziy ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya soal jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Romy—sapaan Romahurmuziy—dicokok sebulan sebelum Pemilihan Umum 2019. Maimoen—wafat di Arab Saudi pada Agustus 2019—menyebutkan situasi sudah darurat dan semua kader harus kompak menyelamatkan suara partai Ka’bah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Bagi santri, pesan Mbah Maimoen merupakan dawuh guru,” kata Mardiono menceritakan ulang peristiwa itu ketika ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, pada Rabu, 7 September lalu. Mardiono saat itu menjabat wakil ketua umum, sementara Suharso menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Suharso Monoarfa dikukuhkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional III di Bogor, Jawa Barat, pada 20 Maret 2019. Menurut Mardiono, Suharso mengajaknya berkampanye dari Medan sampai Makassar selepas terpilih. “Kami bergerak untuk menyelamatkan suara partai,” tuturnya.

Mardiono sempat tak aktif di partai semasa kepemimpinan Romahurmuziy. Ia mengatakan ada perbedaan pandangan dengan Romy soal cara mengurus partai. Karena itu, ia absen dari kegiatan PPP terhitung sejak enam bulan sebelum Romy digulung komisi antirasuah.

Ketika Mardiono menepi dari partai, Ketua PPP Syaifullah Tamliha pernah menyambanginya di sebuah hotel dekat Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta. Syaifullah mengungkapkan kemungkinan ada gonjang-ganjing di pucuk kepengurusan PPP karena gaya kepemimpinan Romy.

Syaifullah menyampaikan kepada Mardiono bahwa, berdasarkan peraturan partai, hanya wakil ketua umum yang dapat dipilih untuk mengisi jabatan ketua umum yang kosong. Menurut Syaifullah, Mardiono berpeluang memimpin PPP jika Romy tergelincir. “Pak Mardiono tak ada pergerakan ketika Romy mundur,” kata Wakil Ketua Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Tertangkapnya Romahurmuziy diprediksi berpotensi membuat Partai Persatuan Pembangunan tak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Suharso lantas menggandeng Mardiono bersafari ke kantong-kantong pemilih PPP. “Saya coba menyelamatkan Jawa,” ucap Suharso di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, pada Jumat, 9 September lalu.

Hubungan Suharso dan Romahurmuziy tetap lengket setelah koleganya itu masuk penjara. Suharso bercerita sempat menangis tatkala membaca berita bahwa Romy ditangkap KPK. Ia meluangkan waktu untuk melawat Romy di penjara. Bagi Suharso, Romy sudah seperti anak kandungnya.

Adapun Mardiono mengaku pertama kali berkenalan dengan Suharso saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menjadi anggota Fraksi PPP periode 2004-2009. “Pak Suharso itu guru dan sahabat saya,” katanya.

Suharso membenarkan bahwa hubungan mereka terjalin sekitar 15 tahun. Karena itu, Suharso langsung menelepon Mardiono setelah menerima kabar pencopotan sebagai ketua umum. “Dia menjawab tak tahu kenapa bisa menjadi begini,” tuturnya.

PPP akhirnya meraih 6,32 juta suara sah secara nasional atau 4,52 persen pada Pemilu 2019. Mereka juga mengirim 19 wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Perolehan suara PPP merosot dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014. PPP waktu itu meraup 8,15 juta suara dan memiliki 39 kursi di DPR.

Partai itu memutuskan mengusung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. Berkontribusi memenangkan Jokowi-Ma’ruf, PPP diminta menyetorkan nama calon menteri. Mardiono mengklaim bahwa Suharso pernah menawari dia mewakili PPP di kabinet, tapi ia menolak permintaan itu.

Suharso membantah pernah menyorongkan Mardiono sebagai calon menteri dari PPP. Menurut Suharso, ia hanya mengatakan kepada Jokowi bahwa partainya punya kader muda dan perempuan yang potensial. Suharso belakangan mengusulkan Mardiono menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan diperintahkan memimpin PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu.

Kongsi Suharso dan Mardiono terjalin jauh sebelum Pemilu 2019. Mengajak Emron Pangkapi dan Muhammad Romahurmuziy, mereka membahas calon suksesor Suryadharma Ali, yang mengundurkan diri karena tersangkut kasus korupsi dana haji pada Mei 2014. Pengunduran diri Suryadharma membuat PPP terbelah.

Mardiono, waktu itu menjabat Ketua PPP Banten, mengklaim sempat diminta ketiga koleganya menggantikan Suryadharma. Ia menampik tawaran itu. Mardiono dan kawan-kawan lantas menyelenggarakan muktamar di Surabaya untuk mencari pengganti Suryadharma. Romahurmuziy terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dalam sidang paripurna yang dipimpin Suharso.

Adapun Suryadharma menggelar acara serupa di Jakarta dan menunjuk Djan Faridz menjadi ketua umum. Kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan muktamar islah di Pondok Gede, Jakarta, April 2016. Hasilnya, Romy terpilih menjadi ketua umum dalam sidang yang juga dipimpin Suharso. “Sebuah kehormatan bahwa saya dipercaya memimpin partai ini,” kata Romahurmuziy saat itu.

Lahir di Yogyakarta, 65 tahun silam, Mardiono bergabung dengan PPP pada 1991. Ia meniti karier politik dengan menjadi fungsionaris partai Ka’bah di Cilegon, Banten, hingga menjadi Ketua PPP Banten. Mardiono tak pernah mendaftar untuk menjadi calon legislator daerah. Partai pernah mendorong Mardiono maju menjadi calon Gubernur Banten, tapi ia menolak.

Pada Desember 2020, Mardiono santer disebut akan mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PPP dalam muktamar di Makassar. Ia digadang-gadang bersaing dengan Suharso dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Yasin tak mendaftar ke panitia muktamar meski sudah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum.

Adapun Mardiono memutuskan tak berlaga. Suharso akhirnya menjadi satu-satunya calon Ketua Umum PPP. “Kalau mau, saya bisa mengambil kesempatan di Makassar karena dukungan daerah mencapai 80 persen,” ujarnya. Dalam musyawarah kerja nasional yang digelar Ahad, 4 September lalu, Mardiono merebut kursi Ketua Umum PPP dari tangan Suharso Monoarfa.

Mardiono juga berkecimpung di dunia bisnis. Perusahaannya di bawah bendera PT Buana Centra Swakarsa bergerak di berbagai sektor, seperti perhotelan, logistik, dan perbankan. Ia mengaku punya 800 unit kendaraan untuk melayani jasa logistik di Merak, Tanjung Priok, sampai Cikarang. Ia berkelakar armada truknya menjadi biang kemacetan lalu lintas di kawasan pelabuhan dan industri.

Kekayaan Muhamad Mardiono kian berlambak seiring dengan bisnisnya yang berjalan lebih dari 40 tahun. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 30 Maret 2022, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu memiliki kekayaan Rp 1,2 triliun. “Saya pengusaha, tapi bukan konglomerat,” kata Mardiono.

RAYMUNDUS RIKANG, BUDIARTI UTAMI PUTRI, HUSSEIN ABRI DONGORAN
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Raymundus Rikang

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai redaktur di Desk Nasional majalah Tempo. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus