Mengadang Perusahaan Cangkang

JAKARTA – Bocoran dokumen keuangan yang dikenal sebagai Pandora Papers menguak kepemilikan warga Indonesia atas perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Dua menteri Presiden Joko Widodo muncul dalam dokumen yang berasal dari 14 agen pengatur perusahaan cangkang itu. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang memiliki perusahaan di British Virgin Islands, serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memiliki perusahaan di Panama. 

Terungkapnya laporan mengenai kepemilikan perusahaan cangkang ini mengulang peristiwa bocornya dokumen Panama Papers pada 2016. Dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca itu menyebutkan empat nama menteri Jokowi memiliki perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Nama juga Luhut tercantum dalam dokumen tersebut. Ia disebut sebagai Direktur Mayfair International Ltd, perusahaan cangkang di Republik Seychelles, pada 2006. Luhut membantah mendirikan Mayfair. Ia mengaku tak pernah mendengar nama itu.

Menanggapi kembali beredarnya dokumen perihal kepemilikan perusahaan cangkang, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neilmaldrin Noor, menuturkan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menghambat pendirian perusahaan cangkang. Misalnya dengan meningkatkan kerja sama internasional dalam penanganan perlakuan perpajakan, melaksanakan persetujuan penghindaran pajak berganda, dan berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI).