MK Tolak Hapus Hukuman Mati

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mencantumkan hukuman pidana mati. Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan, ancaman pidana mati dalam undang-undang ini telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat serta tidak diancamkan pada semua pelaku tindak pidana narkotik. Selain itu, kata Jimly, undang-undang tersebut mengatur hukuman pidana minimal, sehingga hakim tidak dapat dengan semena-mena menjatuhkan hukuman mati.