Pelicin Dimyati Tangani Perkara Pailit

Sudrajad Dimyati, hakim agung kamar perdata, ditetapkan sebagai tersangka suap dalam menangani perkara pailit. Jejaring penanganan perkara lewat panitera dan pegawai di Mahkamah Agung.

24 September 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri) bersama anggota Komisi Yudisial, Binziad Kadafi dan Ketua Kamar Pengawasan MA, Zahrun Rabain (kanan), menunjukkan Hakim Agung MA, Sudrajad Dimyati, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap KPK pengurusan perkara pada Mahkamah Agung RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 23 September 2022. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

KPK menetapkan hakim agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka suap.
Duit suap untuk Dimyati sebesar Rp 800 juta dititipkan lewat panitera.
Reformasi peradilan dianggap gagal.

JAKARTA — Hakim agung Sudrajad Dimyati menambah panjang daftar nakhoda Themis, lambang dewi keadilan, di Mahkamah Agung yang terjerat perkara rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin dinihari, 23 September, Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan ihwal penetapan Dimyati sebagai tersangka dugaan suap dalam mengadili perkara perdata Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Sudrajad Dimyati diduga mendapatkan suap Rp 800 juta lewat panitera.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

suap

mahkamah-agung

sudrajad-dimyati

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 20 April 2025