Pemerintah Kota Depok Berharap Rumah Cimanggis Jadi Situs Sejarah

TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok berharap Rumah Cimanggis segera dimasukkan menjadi cagar budaya. Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan masalah Rumah Cimanggis menjadi salah satu topik dalam pembahasan rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Kampus UIII akan dibangun di lahan pemancar Radio Republik Indonesia di Cimanggis.
"Rapatnya itu membahas mengenai penyerahan lahan dari RRI ke Kementerian Agama, pendanaan, dan, yang lagi ramai, Rumah Cimanggis," ujar Pradi saat ditemui Markas Kodim 0508 Depok, Jumat, 19 Januari 2018.

Terkait dengan Rumah Cimanggis, Pradi berharap bangunan tersebut dimasukkan sebagai cagar budaya. Berdasarkan pengukuran oleh tim ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lokasi Rumah Cimanggis berjauhan dengan titik groundbreaking. "Gubernur Jawa Barat akan membuat tim khusus untuk memastikan keberadaan Rumah Cimanggis," ucapnya.

Baca: Komunitas Betawi Minta Jokowi-JK Selamatkan Rumah Cimanggis

Menurut Pradi, untuk kebijakan teknis, program pembangunan UIII masuk dalam ranah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. "Pelaksanaan nanti dibawahi langsung oleh Gubernur Jawa Barat," tuturnya.

Pradi menyatakan Pemkot Depok juga mengingatkan bahwa pembangunan UIII akan memberikan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat karena lokasinya yang berada di tengah kota. Komitmen dari pemerintah pusat terkait dengan sarana dan prasarana juga harapannya dilakukan intervensi. "Terutama jalan dan transportasi," ujarnya.

Rencana pembangunan kampus UIII menggelisahkan pencinta sejarah. Mereka khawatir pembangunan kampus itu akan merubuhkan Rumah Cimanggis. Sejumlah sejarawan mengutuk rencana tersebut karena merasa Rumah Cimanggis seharusnya dijadikan heritage, bukan dirobohkan.

Dalam sejarahnya, Rumah Cimanggis adalah bangunan bekas peninggalan Gubernur Jenderal Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) Petrus Albertus van der Parra. Lokasinya di bagian tepi lahan proyek UIII yang kini sedang diupayakan mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.