Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi memperpanjang masa penyaluran bansos atau bantuan pangan mulai Januari hingga Juni 2024. Pemberian bansos menjelang Pemilu ini menuai sejumlah kritik lantaran disinyalir menjadi cara salah satu kandidat untuk memperoleh suara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kecurigaan tersebut semakin menguat saat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyinggung soal bansos di acara kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kendal, Jawa Tengah, pada akhir Desember 2023 lalu. Zulhas mengklaim bahwa bansos merupakan pemberian dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi, ayah dari Gibran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Soal polemik tersebut, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu enggan berkomentar banyak. "Diomongin apa aja boleh. Semakin diomongin, semakin bagus," ujar Zulhas saat ditemui Tempo di kantornya, Kamis, 4 Januari 2023.
Ihwal rencana Komisi IV untuk yang akan memanggilnya perihal dugaan politisasi bansos ini, Zulhas mengaku akan senang membahas tudingan itu bersama DPR. "Semakin dipanggil, semakin bagus," kata dia.
Adapun faktanya penyaluran bantuan pangan tersebut bukan berasal dari pihak pribadi Jokowi melainkan dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog. Pada 2023, Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama Bulog meluncurkan bantuan pangan beras dalam dua tahapan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan hingga 29 Desember 2023, penggelontoran CBP mencapai 2.761.856 ton. Dari total tersebut, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton dan bantuan pangan beras tahap kedua September-Desember 848.696 ton. Lalu bantuan pangan beras tahap pertama di tahun lalu 640.590 ton, golongan anggaran 87.551 ton, dan tanggap darurat 2.302 ton.
Kemudian sesuai instruksi Jokowi, kata Arief, pemberian bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram untuk 2,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dilanjutkan. Jokowi pun turut hadir di sejumlah acara pembagian bansos ini. "Beliau juga ingin memastikan bahwa bantuan pangan beras ini berjalan di awal tahun seperti ini, beliau ingin memastikannya berjalan baik," ujar Arief. Ia pun membantah ada muatan politik dalam pembagian bantuan pangan beras ini.
Padahal stok CBP di gudang Bulog saat ini kian menyusut. Per Rabu, 3 Januari 2023, stok CBP tersisa 1,4 juta ton. Angkanya pun, ujar Arief, bergerak terus karena ada sejumlah program penyaluran. "Kemarin pun ada sedikit lagi keterlambatan dua bulan produksi karena dampak iklim El Nino," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo beserta PDIP menilai dugaan ihwal politisasi bansos ini amat kuat. Ganjar mengatakan bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Pasalnya banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
Selanjutnya: Tuduhan agar bansos dihentikan
Bahkan, menurutnya, ada pihak yang menuduh bahwa pihak capres-cawapres nomor urut tiga ini meminta agar bansos dihentikan atau ditunda. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis kemudian menegaskan bahwa bansos merupakan program hasil persetujuan bersama Pemerintah dan DPR.
“Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan,” kata Todung dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.
Capres nomor urut satu Anies Baswedan pun menyoroti klaim Zulkifli Hasan yang menyebut bansos sebagai bantuan pribadi. Dalam acara kampanye di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Anies berpendapat bahwa bansos seharusnya dianggap sebagai kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia, karena dana pajak yang digunakan berasal dari masyarakat.
"Bansos itu dibeli dengan uang pajak, uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia, bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera," kata Anies dalam acara Desak Anies di Kabupaten Tanah Datar yang dipantau Tempo melalui siaran di media sosial YouTube, Rabu, 3 Januari 2023.
Istana lantas merespons soal tudingan tersebut. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengklaim tidak ada tendensi apapun di balik agenda pembagian bansos oleh Jokowi. Moeldoko juga menegaskan bansos akan jalan terus walaupun dikritik sejumlah pihak jelang pemilihan presiden atau pilpres 2024, yang diikuti putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga berdalih bahwa bansos merupakan instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Ari mengatakan pemerintah perlu memikirkan rakyat atau keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Meski bansos dapat membantu masyarakat, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai pemberian bantuan pangan saat ini justru berpotensi menimbulkan dampak negatif. Sebab, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk bansos ini rentan disalahgunakan sebagai alat kepentingan elektoral.
Di sisi lain, menurutnya, program ini bisa menjadi arena perburuan rente ekonomi. Dia menegaskan pembagian bansos juga tak pernah bisa menjadi jalan keluar penanggulangan kemiskinan di Tanah Air.
Pasalnya, program bansos semestinya diikuti dengan program penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas di sektor pertanian, perdagangan, hingga industri manufaktur. Karena itu, dia berpendapat penambahan anggaran bansos justru menunjukkan kelemahan pemerintah dalam memberdayakan perekonomian rakyat.
RIANI SANUSI PUTRI | ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI
Foto 
