Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Wakil Ketua DPRD Sesalkan Keputusan Pemkot Depok yang Setop Sementara Aktivitas Ibadah Kapel di Cinere

Wakil Ketua DPRD Kota Depok menyesalkan keputusan Pemkot Depok yang menyetop sementara aktivitas ibadah kapel di Cinere.

17 September 2023 | 11.42 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Depok - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengaku telah menghubungi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok Lienda Ratnanurdianny untuk mempertanyakan kasus penggerudukan tempat ibadah atau kapel di salah satu ruko kawasan Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hendrik menyampaikan, Badan Kesbangpol Depok memutuskan aktivitas ibadah di kapel tersebut disetop sementara. Menurut dia, keputusan ini ditetapkan dalam rapat beberapa waktu lalu. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Saya juga menyesalkan keputusan rapat Kesbangpol kemarin yang mengundang semua pihak, ternyata kegiatan di sini dihentikan sampai dua minggu (pekan) ke depan," kata dia pada Minggu, 17 September 2023. 

Sebelumnya, puluhan warga Cinere menggeruduk kapel di salah satu ruko di Jalan Bukit Cinere Raya pada Sabtu, 16 September 2023. Dari cerita pengurus kapel, massa datang sekitar pukul 07.30 WIB dan menggedor-gedor gerbang. Massa juga memotret gedung kapel yang baru beraktivitas dua bulan lalu itu. 

Kapel yang berlokasi di ruko tiga lantai tersebut adalah pindahan dari Cinere Bellevue Pangkalan Jati, Depok. Masa kontrak untuk menempati Cinere Bellevue Pangkalan Jati sudah habis, sehingga lokasi ibadah dipindahkan ke ruko di Jalan Raya Bukit Cinere.

Tempo menyambangi kapel hari ini. Kapel tampak sepi lantaran ibadah tatap muka alias onsite ditiadakan. Pengurus kapel memutuskan menggelar ibadah online

Hendrik menyesalkan keputusan penghentian sementara kegiatan ibadah onsite. Dia menilai keputusan ini tak adil bagi jemaat kapel. Sebab, jemaat tidak bisa menjalankan ibadah secara langsung.

"Menurut saya, ini diskriminasi yang tidak perlu terjadi dan tidak boleh terjadi," ucap politikus PDIP ini.
 
Pemerintah Kota Depok, Hendrik melanjutkan, harus segera mengambil langkah guna mengatasi masalah pelarangan ibadah oleh sejumlah massa ini. Dia bakal mengundang Badan Kesbangpol Depok dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi.

"Solusinya apa, berikan kebebasan dan rasa aman kepada jemaat di sini untuk beribadah," ucap Wakil Ketua DPRD Kota Depok itu.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus