Amerika Serikat berencana menyediakan bantuan sebesar US$235 juta atau sekitar Rp3,4 triliun untuk Palestina. AS berhenti memberikan donor untuk Palestina saat Donald Trump menjabat presiden.
AS berencana menyalurkan dua pertiga anggaran dono tadi untuk Badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina, UNRWA.
Sejak AS menyetop bantuan sebesar US$360 juta (Rp5,2 triliun) tahun 2018, lembaga ini mengalami krisis keuangan.
Di bawah kepemimpinan Joe Biden, AS disebut ingin mendapatkan kembali kepercayaan Palestina, terutama dalam proses pembicaraan damai dengan Israel yang mandek.
Sebelumnya, para pemimpin Palestina menuduh Donald Trump sangat bias terhadap Israel.
Palestina menolak rencana perdamaian yang Trump ajukan pada tahun 2020. Dalam skema itu, Palestina harus mengakui kedaulatan Israel atas permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Lembah Yordania.
Kota Yerusalem, dalam skema Trump itu, juga diwacanakan menjadi ibu kota Israel, tanpa pembagian wilayah dengan Palestina.
Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah tahun1967. Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman yang Isral bangun di kawasan itu ilegal menurut hukum internasional.
Namun Israel menyangkal anggapan tersebut.
- Joe Biden 'akan dorong Israel-Palestina berunding', Indonesia 'bisa berperan' dukung kemerdekaan Palestina
- Israel sediakan 5.000 dosis vaksin Covid-19 untuk tenaga kesehatan Palestina di kawasan pendudukan
- Israel resmikan 'Desa Trump' di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan
Siapa yang akan menerima bantuan?
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyebut bantuan yang mereka siapkan mencakup anggaran sebesar US$75 juta (Rp1 triliun) untuk perekonomian dan pembangunan Tepi Barat dan Gaza.
Sisanya, sebesar US$ 10 juta (Rp145 miliar) ditujukan untuk program perdamaian yang akan dikelola Badan Pembangunan Internasional AS (USAid).
Adapun bantuan sebesar US$150 juta (Rp2.1 triliun) ditargetkan untuk membiayai urusan kemanusiaan lewan UNRWA dan UN Relief.
AS juga berjanji akan melanjutkan program bantuan keamanan untuk Palestina.
Februari lalu, AS juga menjanjikan Palestina donor sebesar US$15 juta (Rp218 miliar) untuk menangani dampak pandemi Covid-19 dan kerawanan pangan di Tepi Barat dan Gaza.
"Bantuan luar negeri untuk rakyat Palestina adalah wujud dari kepentingan dan nilai-nilai yang dipegang AS," kata Blinken.
"Ini memberikan bantuan vital untuk mereka yang sangat membutuhkan, mendorong pembangunan ekonomi, dan mendukung kesepahaman antara Israel-Palestina, koordinasi keamanan dan stabilitas.
"Bantuan ini juga sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan sekutu serta mitra kami.
"AS berkomitmen memajukan kemakmuran, keamanan, dan kebebasan bagi Israel dan Palestina dengan cara yang nyata dalam waktu dekat, yang penting dalam dirinya sendiri, tapi juga sebagai alat untuk menuju solusi dua negara yang dinegosiasikan," kata Blinken.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut pihaknya gembira akan kembali bermitra dengan AS.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keberadaan UNRWA saat ini justru melanggengkan konflik dan tidak berkontribusi menyelesaikannya.
"Bantuan dari AS harus disertai perubahan substansial dan perlu dalam sifat, tujuan dan sikap UNRWA", begitu pernyataan mereka.
Analisis oleh Yolanda Knell, koresponden BBC di Timur Tengah
Berita ini sangat melegakan rakyat Palestina. Ekonomi mereka yang ditopang bantuan internasional terguncang akibat pemotongan dramatis era pemerintahan Donald Trump.
Banyak yang menganggap bantuan AS ini sebagai upaya mendorong pemimpin Palestina ke dalam pembicaraan damai dengan Israel.
Namun Palestina menganggap pembicaraan itu sangat berpihak kepada Israel.
Di kamp pengungsi Qalandia di kawasan Tepi Barat, Hassan Abu al-Eish merasakan efek pemotongan bantuan. Akibatnya, selama ini dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
"Ketika Trump datang, dia menghentikan bantuan untuk UNRWA dan menutup semua pintu untuk kami," kata pengungsi berusia 85 tahun ini.
Hassan berharap Joe Biden akan mengambil kebijakan yang sama sekali berbeda dengan Trump.
Namun upaya melanjutkan negosiasi perdamaian Palestina-Israel tampaknya mustahil dilakukan sebelum pemilu di dua negara itu selesai.
Apa yang tugas UNRWA?
Badan itu awalnya dibentuk untuk mengurus ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi akibat perang Arab-Israel tahun 1948.
UNRWA mengklaim saat ini menangani sekitar 5,7 juta pengungsi di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah dan Lebanon. Mereka memberi layanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas sosial lainnya.
Pada era pemerintahan Trump, AS adalah donor tunggal terbesar untuk UNRWA. AS memberikan US$364 juta (Rp5,3 triliun) pada tahun 2017 dan mendanai hampir 30% operasional lembaga ini.
Namun pada tahun 2018, Trump mengakhiri semua bantuan untuk UNRWA. Dia menyebut kebijakan donor itu sebagai "kesalahan yang tidak dapat diperbaiki
UNRWA membantah semua tuduhan Trump terhadap mereka.
Meski begitu, pendonor lain justru menambah bantuaan untuk UNRWA. Akan tetapi, mereka masih tetap kekurangan anggaran untuk memberikan layanan paling dasar untuk para pengungsi.
Direktur Operasi UNRWA di Tepi Barat, Gwyn Lewis, berkata bahwa mereka menghadapi beberapa tahun yang berat. UNRWA terpaksa mengurangi program.
UNRWA juga dia sebut harus menunda pembayaran gaji staf akhir tahun lalu.
"Pengumuman AS akan meyakinkan banyak kelompok dan staf kami, tapi tidak berarti kami masih berada pada posisi yang aman secara finansial," kata Lewis.
"Jadi kami sangat berharap bahwa dukungan AS ini akan menjadi sinyal bagi negara lain untuk memperbarui pendanaan mereka."".