Purnawirawan dan Candu Kekuasaan: Catatan Atas Manuver Gatot Nurmantyo

Gatot Nurmantyo (Akmil 1982) terus berikhtiar mencari jalan menuju kekuasaan. Segala cara dia tempuh, termasuk bila harus menyusuri lorong sempit dan terjal sekali pun. Sampai akhirnya Gatot mengeluarkan senjata pamungkas, yaitu mengenakan Baret Merah dengan label empat bintang, dalam sebuah kegiatan di TMP Kalibata, awal Oktober lalu.

Mengapa saya menyebutnya senjata pamungkas? Baret Merah bagi Gatot sejatinya adalah sekadar kehormatan, sebab dia bukanlah perwira yang berdinas di Kopassus sejak awal. Lalu mengapa dia tetap memakai baret tersebut? Tampaknya Gatot sudah mati angin, kehormatan apa lagi yang masih bisa dimunculkan. Salah satunya dengan memakai baret legendaris tersebut.

Merujuk pada Prabowo merupakan misleading. Para purnawirawan yang berniat terjun ke ranah politik praktis , umumnya berdasar kekaguman pada Prabowo, dan kemudian dijadikan sebagai rujukan. Prabowo ibarat “bayi ajaib” dalam politik Indonesia, sehingga perjalanan kariernya – baik sebagai perwira maupun politisi -- tidak bisa ditiru orang lain.

Ada logika terbalik dalam memahami Prabowo, bahwa dia berbeda dengan perwira tinggi pada umumnya dalam hal kekayaan pribadi, bukan hanya soal jumlah, namun yang lebih penting dicatat adalah bagaimana cara mendapatkannya. Karena latar belakang keluarganya, Prabowo sudah kaya sejak sebelum masuk level perwira tinggi.

Sebanyak apa pun dana pribadi Gatot, tetaplah sulit mengimbangi kekuatan Prabowo. Ketimbang Gatot sibuk “bakar duit” yang akhirnya sia-sia belaka, lebih baik dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial, semisal untuk membangun sekolah unggulan untuk warga tidak mampu, beserta asramanya. Kelak nama Gatot akan selalu dikenang, dan pahala bagi dirinya akan terus berjalan.

Gatot perlu belajar pada pengalaman Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto (Akmil 1970, juga mantan KSAD), yang di masa lalu juga acapkali melakukan manuver politik, namun tidak menghasilkan apa-apa. Perjalanan politik Tyasno sudah pantas disebut tragedi seorang jenderal, mengapa pula Gatot seolah mengikuti kesia-siaan yang dulu pernah ditempuh Tyasno.

Seperti juga Tyasno di masa lalu, sudah tak terhitung pula berapa kali Gatot aksi langsung turun ke jalanan. Sementara memang belum ada hasilnya atas apa yang mereka perjuangkan di jalanan, namun setidaknya telah memberi pembelajaran, bahwa dunia sipil memiliki logika sendiri. Berbeda dengan dunia militer, masyarakat sipil tidak bisa dimobilisasi melalui sistem komando, masyarakat sipil baru bergerak bila ada sarana dan logistik pendukung.

Tidak semua mantan KSAD memiliki karier politik mulus, seperti yang juga pernah terjadi pada Hartono (Akmil 1962), Endriartono Sutarto (Akmil 1971) dan Pramono Edhi Wibowo (Akmil 1980, almarhum). Hartono pernah mencoba membentuk partai di era reformasi ini, namun tidak berbunyi apa-apa di ajang pemilu. Demikian pula dengan E Sutarto dan Pramono Edhi, yang pernah merintis jalan sebagai capres melalui konvensi sebuah partai, namun hasilnya juga kurang menggembirakan.

Keterlibatan purnawirawan dalam ranah politik praktis sudah seumur dengan usia republik, jadi tidak perlu dipersoalkan lagi. Pada zaman yang semakin demokratis, siapa pun boleh meraih kekuasaan, asal memperoleh kepercayaan rakyat. Namun khusus bagi purnawirawan pati, seolah memang ada sedikit privilese, sebagai warisan politik era Orde Baru.

Di negeri kita, perwira tinggi adalah warga kelas satu, di mana-mana selalu mendapat penghormatan, dan status itu terus berlanjut ketika sang jenderal pensiun. Purnawirawan pati biasa berkumpul di tempat-tempat spesial, yang tidak mudah diakses sembarang orang, seperti lapangan golf, klub eksklusif, restoran kelas atas, dan seterusnya.

Segala citra kehormatan itu menjadi berantakan, ketika muncul figur Brigjen (Purn) Ibrahim Saleh (Atekad 1960), yang sejak berstatus purnawirawan menjadi “rajin” turun ke jalanan, dia
aktif dalam berbagai aksi demonstrasi. Ibrahim Saleh pensiun pada tahun 1994, artinya dia sudah ikut aksi (jalanan) saat rezim Orde Baru masih berkuasa. Sekadar mengingatkan, Ibrahim Saleh adalah pelaku interupsi saat Sidang Umum MPR tahun 1988, yang menentang pengangkatan Soedarmono sebagai wapres.

Purnawirawan pati termasuk kelas elite, oleh karenanya ketika Ibrahim Saleh mulai terjun ke jalanan, menjadikan sebagian besar koleganya sedikit kikuk. Ibrahim Saleh dianggap merusak citra purnawirawan pati, yang identik dengan kelas ningrat. Ketika zaman telah berganti, Ibrahim Saleh justru dianggap trendsetter bagi aksi jalanan para purnawirawan.

Dari segi usia dan energi, para purnawirawan juga masih memadai. Kita bisa melihat pada purnawirawan yang berada di seputar Istana, usianya sudah lewat dari 70 tahun, namun tetap memiliki passion untuk terus berkuasa, seperti Hendro Priyono (Akmil 1967), Wiranto (Akmil 1968) dan Luhut Panjaitan (Akmil 1970). Jadi kita bisa membayangkan, purnawirawan zaman now, yang usianya kisaran 60 tahun (generasi Gatot Nurmantyo dan Moeldoko), tentu aspirasi politiknya lebih kuat lagi, mengingat usia dan stamina masih mendukung.

Oleh karenanya perlu ada ruang ekspresi bagi purnawirawan yang tidak terangkut dalam gerbong kekuasaan. Kita bisa menyaksikan sendiri melalui media, bagaimana gemuknya birokrasi di sekitar Istana, sehingga formasi bagi purnawirawan pati menjadi terbatas, itu pun masih harus berbagi tempat dengan pati Polri, rival AD sejak lama.

Kemudian posisi sebagai komisaris BUMN, juga sama terbatasnya, karena masih berbagi tempat dengan figur sipil yang dekat kekuasaan, termasuk masih juga berbagi dengan figur Polri. Entah kenapa, rezim Jokowi terkesan “memanjakan” Polri, baik segi kelembagaan dan figur, yang menjadikan pihak TNI (khususnya AD) menjadi kurang nyaman.

Komisaris BUMN umumnya diisi oleh purnawirawan yang sejak lama memiliki kaitan dengan istana, seperti Jenderal TNI (Purn) Budiman (Akmil 1978, Komisaris Utama Hutama Karya), Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono (AAL 1978, Komisaris Utama PT Bukit Asam), Laksamana TNI (Purn) Marsetio (AAL 1981, sebagai Komisaris Utama Pelindo 3), dan seterusnya. Kita bisa menyaksikan, posisi sebagai komisaris bisa menjadi semacam shelter bagi purnawirawan dalam menikmati masa pensiun, agar lebih bisa tenang. Namun bagi purnawirawan seperti Gatot Nurmantyo, menjadi komisaris sebuah BUMN, bisa jadi belumlah mencukupi.

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.

*Luangkan menulis pendapat Anda atas opini di atas di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.