Bentrokan di Ethiopia dengan partai yang berkuasa di wilayah utara negara tersebut berawal dari protes massa yang menggulingkan pemerintah yang sebelumnya didominasi oleh etnis Tigray pada tahun 2018.
Dilihat dari besaran jumlah penduduk, etnis Tigray memang hanya berjumlah 6 persen dari keseluruhan populasi Ethiopia. Namun mereka telah mendominasi politik nasional di negara itu selama hampir tiga dekade hingga protes terjadi.
Akan tetapi keadaan ini berubah ketika Abiy Ahmed menjadi Perdana Menteri Ethiopia pada April 2018. Ia adalah perdana menteri pertama yang berasal dari kelompok etnis Oromo, yang merupakan kelompok etnis terbesar di negara itu. Etnis Tigray pun kehilangan pos di kabinet dan kehilangan beberapa pos militer di posisi utama.
Sementara itu, etnis Oromos dan Amharas, yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Ethiopia, serta kelompok lainnya telah lama merasa terpinggirkan.
Eskalasi konflik selepas terima Hadiah Nobel
Perdana Menteri Abiy memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada Oktober 2019 karena berhasil menciptakan perdamaian dengan Eritrea, dan mengakhiri kebuntuan pahit yang terjadi sejak perang di perbatasan kedua negara dari tahun 1998 hingga 2000. Tetapi keadaan di dalam negeri sendiri menjadi agak rumit.
Beberapa minggu setelah Abiy meraih Nobel, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) menolak bergabung dengan partai baru yang dipimpin Abiy dan mengeluh bahwa mereka telah dianaktirikan dan menjadi sasaran yang tidak adil dalam penyelidikan korupsi. Para pemimpin TPLF kembali ke wilayah mereka. Abiy pun menuduh mereka telah mencoba mengguncang stabilitas negara.
Pada Agustus 2020, pemilihan umum yang telah ditetapkan terpaksa ditunda akibat wabah virus corona meskipun ada protes dari pihak oposisi. Tidak ada tanggal baru yang ditetapkan sebagai tanggal penyelenggaraan pemilu. Tigray pun menentang Abiy dengan menggelar pemilu sendiri pada 9 September.
Pemerintah di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, lantas mencap tindakan pemerintah Tigray ini sebagai langkah yang melanggar hukum. Sementara para pemimpin etnis Tigray tidak lagi mengakui pemerintahan Abiy. Sebagai akibatnya, dana federal untuk wilayah Tigray kemudian dipotong, yang menurut TPLF "sama saja sebagai tindakan perang."
Pada 4 November, Abiy memerintahkan dilakukannya respon militer atas serangan "pengkhianat" di kamp-kamp tentara federal di Tigray. Namun TPLF menyangkal bertanggung jawab atas serangan-serangan ini dan mengatakan bahwa serangan itu adalah dalih untuk melakukan "invasi".
Dua hari kemudian Abiy memecat kepala militer, yang petingginya banyak terdiri dari etnis Tigray. Pada tanggal 9 November, Ethiopia melakukan serangan udara di Tigray, dengan Abiy mengatakan operasi akan segera berakhir.
Khawatir picu konflik regional
Sebagai akibat dari eskalasi konflik tersebut, ribuan pengungsi melarikan diri ke negara tetangga di Sudan. Mengikuti langkah Perserikatan Bangsa-Bangsa, persatuan Uni Afrika juga menuntut diakhirinya pertempuran ini.
Arus pengungsi terus membengkak menjadi hampir 25.000 jiwa. Pada 12 November, Amnesty International mengatakan banyak warga sipil tewas dalam pembantaian yang menurut saksi mata dilakukan oleh pasukan yang setia kepada pemerintah Tigray. TPLF menyangkal keterlibatan mereka.
Keesokan harinya, PBB menyerukan penyelidikan atas "kejahatan perang" di wilayah tersebut. Dan malam harinya Tigray menembakkan "rudal" ke dua bandara yang diklaim digunakan oleh militer Ethiopia di negara bagian Amhara.
Pada hari Sabtu (14/11), Tigray mengancam akan melancarkan serangan rudal di Asmara, ibu kota Eritrea yang dituduh telah membantu pasukan federal Ethiopia.
Daerah sekitar bandara Asmara pada malam harinya pun dilanda sejumlah serangan roket yang memicu kekhawatiran akan konflik regional. Pada Minggu (15/11), Presiden Tigray, Debretsion Gebremichael, mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
ae/pkp (AFP)