Sebuah surat internal dari Kementerian Luar Negeri Maroko bocor ke media lokal hari Senin (1/3). Dalam surat itu, Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyarankan kepada Perdana Menteri agar semua kantor pemerintahan Maroko membekukan hubungan dengan Kedutaan Besar Jerman di Rabat. Juga membekukan kontak dengan semua organisasi budaya dan politik Jerman yang beroperasi di negara itu.
Menlu Nasser Bourita dakam surat itu mengatakan; langkah itu perlu karena ada "kesalahpahaman yang mendalam" tentang "masalah-masalah yang mendasar bagi Maroko." Kementerian Luar Negeri menyatakan, pihaknya sudah menangguhkan kontak dengan perwakilan-perwakilan diplomatik Jerman di Rabat, Casablanca dan Agadir.
Kementerian Luar Negeri Jerman di Berlin sejauh ini belum bereaksi. Secara umum pemerintah Jerman menerangkan "tidak melihat alasan" yang sangat mengganggu hubungan baik kedua negara sampai harus ada langkah sedrastis itu. Sebuah sumber di Berlin mengatakan, Duta besar Maroko di Jerman sudah diundang untuk datang ke Kantor Kementrian Luar Negeri di Berlin dan menjelaskan duduk perkara surat yang bocor itu.
Bocoran diplomatik yang disengaja?
Sebuah sumber Jerman di Rabat mengatakan kepada DW, surat dari Menlu Nasser Bourita itu tampaknya merupakan "kebocoran yang disengaja". Sumber yang tidak ingin disebut namanya itu mengatakan, surat itu pertama kali tersebar di media sosial dan WhatsApp. "Tapi media lokal sepertinya juga memilikinya pada saat yang sama. Kebocoran surat seperti itu "tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan senior," jelasnya.
Sumber tersebut juga menyebut "kebocoran terkoordinasi" itu sebagai "ayunan pedang " dan "akumulasi dendam Maroko" terhadap Jerman. Ada apa?
Anggota Komisi Luar Negeri di parlemen Jerman Ulrich Lechte mengatakan, belakangan memang ada masalah-masalah yang berkaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama persepsi bahwa Jerman sedang bekerja melawan klaim kedaulatan Maroko atas kawasan Sahara Barat.
Maroko, yang dulu bekas koloni Spanyol, pada tahun 1975 menganeksasi kawasan Sahara Barat, yang menuntut kemerdekaan. Sengketa teritorial Sahara Barat telah menjadi sengketa terlama di dunia, setelah sengketa status Timor Timur yang dianeksasi Indonesia selesai dengan pelaksanaan referendum.
Aneksasi Maroko di Sahara Barat tertutama ditentang oleh kelompok yang disebut Front Polisario. Para aktivisnya sejak dulu menyerukan penyelenggaraan referendum untuk penentuan nasib sendiri di daerah itu di bawah pengawasan PBB, sebagaimana yang dilakukan di Timor Timur, yang kemudian menjadi negara merdeka Timor Leste.
Sejak tahun 1991 ada kesepakatan gencatan senjata antara Front Polisario dan pemerintah Maroko, yang penerapannya diawasi oleh PBB. Banyak pihak sejak lama menganjurkan agar sengketa itu diakhiri sengan solusi politik disetujui kedua diselesaikan secara politis lewat perundingan.
Mencari solusi yang 'adil dan tahan lama'
Kementerian Luar Negeri Jerman baru-baru ini menerangkan bahwa posisinya dalam konflik Sahara Barat tidak berubah. "Kami sedang mencari solusi politik yang dimediasi PBB, yang adil dan tahan lama dan dapat diterima oleh semua pihak," kata Ulrich Lechte dari Partai Liberal Demokrat FDP.
Desember tahun lalu, Jerman minta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan tertutup sehubungan dengan keputusan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan menerima kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. "Kami membutuhkan revitalisasi proses politik," kata duta besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen saat itu. Posisi Jerman itulah yang dikritik Maroko sebagai upaya campur tangan.
Laporan terbaru organisasi anti koprupsi Transparency International yang berkantor pusat di Berlin juga menambah berang pemerintah Maroko. Laporan yang dirilis bulan Februari itu menyimpulkan bahwa Maroko memiliki "tingkat korupsi yang parah dan sistemik" yang memburuk selama pandemi.
Ketegangan diplomatik ini mencuat, meskipun ada kerja sama erat antara Maroko dan Jerman dalam banyak bidang. Jerman adalah donor utama bantuan luar negeri bagi Maroko. Pada Desember 2020, Maroko menerima bantuan 1,3 miliar euro dari Jerman, yang dialokasikan antara lain untuk investasi dalam energi terbarukan dan bantuan penanggulangan Covid-19.
(hp/as)