Logo DW

Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Grup Hotel Dorint Gugat Pemerintah Jerman

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Grup Hotel Dorint Gugat Pemerintah Jerman

    Perusahaan pengelola Dorint Hotel Group mengambil langkah hukum terhadap pemerintah Jerman atas kurangnya bantuan keuangan yang diterimanya ketika pandemi COVID-19 meluas.

    Dorint Hotels bersama dengan perusahaan serupa lainnya yang menawarkan akomodasi, terpaksa menutup pintu mereka untuk wisatawan sejak November lalu sebagai bagian dari pemberlakuan lockdown Jerman untuk mengurangi penyebaran virus corona.

    Menurut surat kabar Welt am Sonntag, jaringan hotel yang berbasis di Köln itu mengatakan perusahaan yang lebih besar berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena pemberian bantuan dibatasi hingga € 12 juta (Rp 208,3 miliar) per perusahaan.

    Setelah mendapat bantuan yang diterima dari pemerintah, Dorint tetap menelan kerugian mencapai € 63 juta (Rp 1 triliun) pada akhir Juni mendatang.

    Dalam gugatannya, seperti yang dilihat Welt am Sonntag, DHI Dorint Hospitality & Innovation mengkritik pemerintah atas perlakuan tidak adil terhadap perusahaan besar dan kecil di industri perhotelan.

    Perlakuan tidak adil terhadap perusahaan besar

    "Hari ini kita berada di bulan keenam pemberlakuan lockdown, dengan pelanggaran serius terhadap kebebasan untuk menjalankan profesi berdasarkan Pasal 12 Konstitusi Jerman," bunyi keluhan DHI kepada Mahkamah Konstitusi Federal.

    "Saya melihat kami sebagai semacam pion pengorbanan," kata Ketua Dewan Pengawas Dorint Dirk Iserlohe kepada surat kabar mingguan Jerman. "Saya tidak lagi berharap bisnis akan dimulai kembali pada Minggu Putih (Whitsunday, 23 Mei)," kata Iserlohe. "Sebaliknya, hotel mungkin akan menjadi layanan yang terakhir untuk itu [dibuka kembali], meskipun menurut Robert Koch Institute, industri tersebut tidak berkontribusi terhadap infeksi."

    Perusahaan juga mengeluhkan fakta bahwa orang Jerman dapat bebas menginap di hotel di negara lain, tetapi tidak dapat melakukannya di dalam negeri. (ha/hp)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.