Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny dinobatkan menjadi pemenang penghargaan hak asasi manusia tertinggi Uni Eropa tahun 2021. Hal itu diumumkan oleh Presiden Parlemen Eropa David Sassoli melalui akun twiternya, Rabu (20/10).
"Dia telah berjuang tanpa lelah melawan korupsi rezim Vladimir Putin. Dan itu mengorbankan kebebasannya dan hampir merenggut nyawanya. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keberaniannya yang luar biasa dan kami mengulangi seruan kami agar dia segera dibebaskan,” tulis Sassoli.
Penghargaan yang dikenal dengan nama Sakharov Prize for Freedom of Thought (Hadiah Sakharov untuk Kebebasan Berpikir) itu telah diberikan oleh Parlemen Eropa setiap tahunnya sejak 1988. Hadiah senilai €50.000 (setara dengan Rp 824 juta) diberikan kepada individu dan organisasi yang mendedikasikan hidupnya mempromosikan dan membela hak asasi manusia dan kebebasan.
‘Pak Putin, bebaskan Alexei Navalny'
Kelompok Demokrat Kristen EPP di Parlemen Eropa juga turut mengumumkan kemenangan Navalny melalui akun Twitter resminya pada Rabu (20/10).
"Pak Putin, bebaskan Alexei Navalany”, tulis EPP dalam cuitannya. "Eropa menyerukan pembebasannya dan semua tahanan politik lainnya," tambah cuitan itu.
"Navalny adalah satu-satunya orang di planet ini yang pantas mendapatkan Hadiah Sakharov. Dia telah berjuang untuk kebebasan berpendapat, demokrasi, transparansi, dan melawan korupsi selama beberapa dekade. Dan ia telah membayar harga yang mahal untuk itu. Dia dijebloskan ke penjara, dikenai denda, organisasinya dihancurkan, dan dia diracun,” kata Peter van Dalen, seorang anggota parlemen Eropa yang juga merupakan anggota EPP kepada DW.
"Ini adalah sinyal terkuat yang Eropa bisa berikan untuk mendukung Navalny. Kami memberikan harapan kepada oposisi Rusia dengan mengatakan ‘Kami mendengar kalian, Kami tidak melupakan kalian',” tambahnya.
Kemenangan Navalny atas penghargaan ini dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan antara Uni Eropa (UE) dan Rusia. Sejak pertama kali ditangkap, UE kerap menyerukan agar Navalny dibebaskan. UE memandang pemenjaraan kritikus Kremlin itu bermotif politik.
Tahun lalu, UE juga menjatuhkan sanksi kepada enam pejabat Rusia atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan racun terhadap Navalny.
Sekilas tentang perjalanan kasus Navalny
Navalny ditangkap pada bulan Januari lalu setelah kembali dari masa perawatannya di Jerman. Oposisi Rusia berusia 45 tahun itu dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dengan tuduhan melanggar pembebasan bersyarat dari vonis sebelumnya yang ia nilai bermotif politik.
Navalny sebelumnya menjalani perawatan medis selama lima bulan di Jerman setelah diracun di Siberia pada Agustus 2020 lalu dengan sebuah agen saraf militer. Rusia membantah keterlibatannya dalam insiden itu dan malah sebaliknya menuduh Barat melakukan kampanye kotor terhadap Rusia.
Pengadilan Moskow pada bulan Juni lalu juga mencap yayasan milik Navalny yang berfokus memerangi korupsi sebagai kelompok ekstremis, sebuah keputusan yang membuat sekutu Navalny ikut dituntut.
Yang terbaru, Komite Investigasi Rusia pada bulan lalu meluncurkan penyelidikan lain yang menargetkan Navalny. Komite mengatakan, pada tahun 2014 Navalny "menciptakan jaringan ekstremis dan mengarahkannya” untuk tujuan "mengubah dasar-dasar sistem konstitusional di Federasi Rusia.”
gtp/as (AP, Reuters)