Logo DW

Geram Atas Sanksi Baru AS, Korut Tembakkan Dua Rudal Lagi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Geram Atas Sanksi Baru AS, Korut Tembakkan Dua Rudal Lagi

    Komando Staf Gabungan militer (JCS) Korea Selatan hari Jumat (14/1) mengatakan telah mendeteksi apa yang diduga sebagai dua rudal balistik jarak dekat SRBM yang diluncurkan ke arah timur dari Provinsi Pyongan Utara di pantai barat Korea Utara, dekat perbatasan dengan Cina.

    Penjaga pantai Jepang juga melaporkan bahwa Korea Utara kemungkinan besar menembakkan rudal balistik. Rudal-rudal itu tampaknya telah mendarat di laut di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, kata stasiun siaran NHK, mengutip seorang pejabat kementerian pertahanan Jepang yang tidak disebutkan namanya.

    "Tindakan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik yang berulang, merupakan ancaman bagi keselamatan bangsa dan kawasan kami, dan itu adalah masalah penting bagi semua masyarakat internasional," kata Hirokazu Matsuno, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang dalam sebuah konferensi pers reguler.

    Komando militer AS untuk Indo-Pasifik mengatakan, peluncuran itu tidak menimbulkan ancaman langsung ke Amerika Serikat atau sekutunya, namun langkah itu akan punya "dampak destabilisasi" dari program senjata terlarang (Korea Utara)."

    Kedua rudal itu menempuh jarak sekitar 430 km hingga ketinggian maksimum 36 km (22 mil), kata komando militer Korea Selatan. "Militer kami melacak dan memantau setiap perkembangan dalam persiapan untuk kemungkinan peluncuran lainnya," kata JCS dalam sebuah pernyataan.

    Reaksi atas sanksi baru AS

    Peluncuran itu menjadi yang ketiga tahun ini. Dua rudal sebelumnya adalah "rudal hipersonik," lapor media pemerintah Korea Utara, yang mampu melaju dengan kecepatan tinggi dan bermanuver setelah diluncurkan. Berbeda dengan tes hari Jumat, setiap peluncuran sebelumnya hanya melibatkan satu rudal yang ditembakkan dari Provinsi Jagang di kawasan Pyongan Utara.

    Kim Dong-yup, mantan perwira Angkatan Laut Korea Selatan yang mengajar di Universitas Kyungnam Seoul, mengatakan Korea Utara bisa saja menembakkan SRBM jenis KN-23 atau KN-24 yang pernah digunakan sebelumnya. "Itu bisa dilakukan dalam rangka latihan musim dingin mereka yang sedang berlangsung, sambil mengirim pesan ke Amerika Serikat," katanya.

    Korea Utara membela rangkaian uji coba rudal sebagai haknya yang sah untuk membela diri, dan mengatakan Amerika Serikat telah sengaja meningkatkan situasi dengan menjatuhkan sanksi baru, demikian disebutkan media-media Korea Utara mengutip pernyataan kementerian luar negeri. Selanjutnya disebutkan, pengembangan "senjata tipe baru" Korea Utara baru-baru ini hanyalah bagian dari upaya untuk memodernisasi kemampuan pertahanan nasionalnya, dan "tidak menargetkan negara tertentu". Pernyataan itu memperingatkan akan ada "reaksi yang lebih kuat dan pasti" jika Amerika Serikat mengambil sikap konfrontatif.

    Menlu AS: Tes rudal "sangat mendestabilisasi"

    Pemerintahan AS hari Rabu (12/1) memberlakukan sanksi baru atas program senjata Korea Utara menyusul serangkaian peluncuran rudal. AS juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap beberapa individu dan entitas Korea Utara yang dituduh melanggar resolusi Dewan Keamanan yang melarang Korea Utara mengembangkan rudal nuklir.

    Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara dan bersedia untuk "terlibat dalam pembicaraan tanpa prasyarat", tetapi rangkaian tes rudal itu "sangat mendestabilisasi."

    Kementerian luar negeri Korea Utara menanggapi dengan pernyataan bahwa sementara Washington mungkin berbicara tentang diplomasi dan dialog, tindakannya menunjukkan "kebijakan untuk mengisolasi dan mencekik" Korea Utara. "AS sengaja meningkatkan situasi, bahkan dengan mengaktifkan sanksi secara sepihak," kata pernyataan itu.

    hp/vlz (rtr, afp, ap)


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.