Jerman saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB dan sedang menyiapkan sebuah resolusi menentang kekerasan seksual sebagai taktik perang. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mendapat dukungan dari Utusan Khusus PBB yang juga artis kondang, Angelina Jolie.
Keduanya lalu membuat seruan di rubrik opini harian Washington Post, mengimbau masyarakat internasional agar mengambil tindakan keras untuk menghukum para pelaku kekerasan seksual selama konflik bersenjata. Mereka juga menuntut dukungan lebih besar kepada para korban.
Jerman berharap bisa meloloskan resolusinya yang bertujuan mengatasi masalah kekerasan seksual dalam perang. Resolusi itu akan diajukan pada sesi sidang Dewan Keamanan PBB hari Selasa (23/4). Namun hingga saat terakhir, resolusi itu mendapat penentangan dari AS, yang menuntut perubahan teks dan mengancam akan memveto resolusi itu jika teksnya tidak memuat perubahan.
Memutus lingkaran impunitas
Angelina Jolie dan Menlu Jerman Heiko Maas dalam opininya di Washington Post mengecam bahwa dalam situasi konflik, "impunitas masih menjadi norma." Karena itu, keduanya mendesak "sanksi yang ditargetkan pada mereka yang melakukan dan mengarahkan aksi kekerasan seksual."
Selanjutnya mereka menulis, yang diperlukan adalah sistem pemantauan yang lebih baik untuk dapat "mengumpulkan bukti-bukti kejahatan ini" dan mencatat contoh kasus, di mana pihak yang berkonflik mengabaikan kewajiban mereka.
"Kita harus meningkatkan dukungan kepada para penyintas kekerasan seksual dan memastikan suara mereka menjadi pusat respon kita," kata Heiko Maas dan Angelina Jolie.
"Semua korban berhak mendapatkan akses penuh ke keadilan, kompensasi dan dukungan finansial untuk menjalani kehidupan yang bermartabat."
Keduanya selanjutnya menulis, resolusi yang diajukan "akan menjadi langkah yang sangat dibutuhkan untuk mengakhiri impunitas atas kekerasan seksual dalam konflik" dan "mengirim pesan penting kepada mereka yang berusaha untuk mengembalikan hak asasi manusia."
Pertempuran formulasi
Rancangan resolusi Jerman tentang kekerasan seksual dalam konflik, rencananya akan diperdebatkan dan diputuskan lewat pemungutan suara dalam sidang Dewan Keamanan PBB hari Selasa (23/4).
Menurut kalangan diplomatik yang dikutip oleh kantor berita Jerman, DPA, resolusi tersebut sebelumnya mendapat penentangan dari para pemilik hak veto, terutama dari Amerika Serikat, sehingga teksnya diperlunak. Juga mekanisme pemantauan dan pelaporan yang diusulkan dalam naskah aslinya ditentang keras oleh Cina, AS dan Rusia, sehingga akhirnya dihilangkan.
Seorang diplomat mengatakan kepada kantor berita DPA, Amerika Serikat mengancam akan memveto rancangan resolusi itu, jika teksnya tidak diubah, terutama yang menyangkut kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.
Jerman dan negara-negara Eropa lain seperti Inggris dan Prancis tadinya menolak ada perubahan teks pada bagian tentang dukungan terhadap korban dan akses pada program kontrasepsi. Mereka menyatakan, perubahan teks akan menjadi langkah mundur bagi hak-hak perempuan. AS keberatan dengan formulasi itu karena menganggap formulasi itu mendukung aborsi.
hp/as (dpa, afp)