Sebuah panel independen pada hari Senin (22/04) menyerukan agar Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melakukan "perbaikan segera” guna menjaga netralitasnya.
Panel independen ini sebelumnya ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan pemeriksaan terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 pekerjanya mungkin telah ikut serta dalam serangan teror Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober tahun lalu.
Meski begitu, diplomat Prancis, Catherine Colonna, yang memimpin panel independen tersebut, menegaskan, mereka ditugaskan untuk secara khusus memeriksa netralitas UNRWA, bukan memeriksa tuduhan Israel terkait 12 pekerja tersebut.
Untuk menindaklanjuti tuduhan Israel itu, Guterres telah memerintahkan pengawas internal PBB untuk melakukan penyelidikan terpisah.
Temuan panel independen terkait netralitas UNRWA
Dalam laporan setebal 54 halaman, panel independen mengaku telah mengidentifikasi "masalah terkait netralitas” dalam prosedur-prosedur yang dijalankan oleh UNRWA. Hal ini dilakukan guna "memastikan terwujudnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas kemanusiaan.”
Laporan tersebut mengutip sejumlah pernyataan politik para staf di ranah publik, "konten bermasalah” dalam buku pelajaran sekolah, dan politisasi serikat pekerja.
"Sebagian besar dugaan pelanggaran netralitas berkaitan dengan postingan di media sosial,” tulis laporan tersebut, seraya mencatat bahwa postingan itu seringkali diunggah setelah terjadinya insiden kekerasan yang berdampak pada kolega atau keluarga dari individu tersebut.
Tantangan lain muncul dari skala operasi di Gaza dan fakta bahwa sebagian besar personel UNRWA pada saat yang sama merupakan warga lokal yang juga menerima bantuan UNRWA, kata laporan tersebut.
Terkait buku pelajaran sekolah, laporan tersebut mengungkap ada kemajuan yang dilakukan oleh UNRWA dalam membersihkan sekolah-sekolah dari buku-buku pelajaran yang bias.
Meski begitu, hampir 4% buku teks sekolah masih berisi pernyataan yang menyebut Israel sebagai "pendudukan Zionis,” atau Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.
Panel independen mengeluarkan rekomendasi kepada UNRWA, agar meningkatkan netralitasnya, tidak hanya melalui keterlibatan dengan donor, tapi juga melalui netralitas staf, pendidikan, juga tata kelola yang dijalankan.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini sebelumnya telah mengatakan, ia akan menerima apa pun rekomendasi panel independen. Namun, ia juga memperingatkan terkait apa yang disebutnya sebagai "kampanye terpadu yang disengaja” oleh Israel untuk membubarkan organisasi tersebut.
Panel independen: Israel belum memberikan bukti
Colonna mengatakan Israel belum memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya.
"Israel membuat tuduhan secara publik bahwa sejumlah besar pegawai UNRWA adalah anggota organisasi teroris. Namun, Israel belum memberikan bukti pendukung mengenai hal ini,” kata Colonnna kepada wartawan di New York.
Tuduhan itu sebelumnya disampaikan oleh Israel pada bulan Maret lalu, mengklaim sekitar 450 pekerja UNRWA di Gaza adalah "teroris.”
Panel independen juga mempertanyakan, dari puluhan ribu nama dalam daftar staf UNRWA yang diterima sejak tahun 2011, Israel sebelumnya tidak pernah menyatakan kekhawatirannya terkait satu pun nama tersebut.
UNRWA saat ini telah mempekerjakan sekitar 32.000 orang, dan 13.000 di antaranya berada di Gaza.
Israel kritik laporan panel independen
Merespons laporan yang dikeluarkan oleh panel independen, Kementerian Luar Negeri Israel menyerukan agar negara-negara donor segera meninggalkan UNRWA.
"Laporan Colonna mengabaikan parahnya masalah, dan hanya menawarkan solusi kosmetik yang tidak ada hubungannya dengan besarnya cakupan inflitrasi Hamas ke UNRWA,” kata juru bicara Kemenlu Israel, Oren Marmorstein.
"Layaknya pohon apel, masalah UNRWA-Gaza itu bukan cuma perkara beberapa buah saja yang buruk tapi pohonnya busuk dan beracun yang akarnya adalah Hamas,” ujar Marmorstein seraya menambahkan bahwa laporan "ini adalah upaya untuk menghindari masalah, namun tidak mengatasinya secara langsung.'
Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara Arab.
Tuduhan Israel picu disrupsi bantuan ke UNRWA
Tuduhan Israel terhadap UNRWA sebelumnya telah membuat para donor internasional dengan cepat membekukan pendanaan senilai $450 juta (setara dengan Rp7,3 triliun) kepada lembaga PBB tersebut.
Panel independen menyebut pendanaan ini sebagai hal yang "tak tergantikan dan sangat diperlukan bagi pembangunan manusia dan ekonomi di Palestina.”
Sebagian besar negara saat ini telah melanjutkan donasinya, namun masih ada beberapa negara seperti AS, Inggris yang terus menjaga jarak.
AS merupakan donor terbesar UNRWA. Setiap tahunnya, negara donor memberikan bantuan antara $300-$400 juta. Namun, saat ini mereka telah mengeluarkan undang-undang yang mengunci jeda pendanaan UNRWA hingga setidaknya Maret 2025.
UNRWA didirikan pada tahun 1949 untuk membantu warga Palestina yang melarikan diri atau diusir selama perang tahun 1948. Saat ini mereka memberikan layanan kepada hampir 6 juta pengungsi Palestina.
gtp/rs/as (AFP, AP, Reuters)