Awal bulan ini, Uskup Agung Paul Richard Gallagher, sekretaris Vatikan untuk hubungan dengan negara-negara dan organisasi internasional, menyelesaikan perjalanan kerja enam hari ke Vietnam untuk mengantisipasi rumor kunjungan Paus Fransiskus di akhir tahun.
Gallagher, diplomat tertinggi kepausan, bertemu dengan perdana menteri dan menteri luar negeri Vietnam dan menyatakan "terima kasih” Vatikan atas kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan hubungan antara kedua negara, termasuk keputusan Hanoi tahun lalu yang mengizinkan Vatikan mengirimkan duta besar pertamanya ke Vietnam dalam beberapa dekade.
Sebuah kelompok kerja gabungan dibentuk pada 2009 untuk memperbaiki hubungan yang terputus pada tahun 1975, setelah Partai Komunis Vietnam merebut kekuasaan atas seluruh negeri setelah berakhirnya Perang Vietnam.
Dialog mencapai puncaknya pada Juli lalu dengan kunjungan mantan presiden Vietnam, Vo Van Thuong ke Vatikan, yang juga bertemu dengan Paus Fransiskus. Pada bulan Desember, Vatikan menunjuk perwakilan tetapnya yang pertama di Vietnam dalam beberapa dekade terakhir.
Hanoi juga mengundang Paus Fransiskus untuk mengunjungi Vietnam, yang diyakini telah dibahas selama kunjungan Gallagher bulan ini dan ketika Paus bertemu dengan delegasi Partai Komunis Vietnam di Roma pada bulan Januari.
Namun pengunduran diri Thuong sebagai presiden bulan lalu di tengah kampanye anti-korupsi nasional mungkin mempersulit perundingan mengenai kunjungan Paus, meskipun kunjungan tersebut diperkirakan tetap dilakukan akhir tahun ini.
Kekhawatiran atas hak beragama
Meskipun umat Katolik hanya berjumlah 6% dari populasi Vietnam, mereka mewakili sekitar setengah dari seluruh penduduk Vietnam yang mengaku beragama, menurut sensus 2019.
Namun Vietnam dituduh secara terang-terangan melanggar hak-hak organisasi dan kelompok keagamaan, terutama umat etnis minoritas di negara tersebut, yang merupakan penganut Buddha, Katolik dan Protestan, serta sejumlah agama yang dianggap ilegal oleh pemerintah komunis.
Pada Desember 2022, Amerika Serikat memasukkan Vietnam ke dalam daftar pengawasan khusus mengenai kebebasan beragama karena "telah terlibat atau menoleransi pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama.” Beberapa bulan kemudian, otoritas komunis menerbitkan buku putih tentang kebijakan agama yang dimaksudkan untuk menguraikan kebijakan "komprehensif" untuk menjamin kebebasan beragama.
Pada awal 2018, Vietnam mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan komunitas keagamaan untuk mendaftarkan organisasi dan tempat ibadah mereka kepada pemerintah sebelum mereka diizinkan untuk melakukan kegiatan keagamaan.
Ancaman pengaruh asing
Awal tahun ini, sebuah kelompok kampanye hak asasi manusia membocorkan Directive 24, sebuah dokumen "keamanan nasional” yang dibuat oleh Politbiro Partai Komunis yang menurut para analis menunjukkan keinginan pihak berwenang untuk meningkatkan penindasan terhadap institusi dan gagasan yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah asing.
Laporan ini berfokus pada identitas agama dan etnis, termasuk nasihat kepada pihak berwenang untuk "mencegah pembentukan organisasi buruh berdasarkan etnis dan agama.”
Seorang aktivis hak-hak beragama di Vietnam, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan bahwa pemulihan hubungan dengan Vatikan dapat menyebabkan negara Vietnam mengurangi kendali atas urusan umat Katolik di dalam negeri.
Namun aktivis tersebut menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan hak bagi umat Katolik, hal ini tidak mungkin terjadi pada kelompok agama lain yang tertindas, seperti umat Buddha Theravada dari Khmer Krom, kelompok minoritas di selatan, atau Protestan Dega di dataran tinggi tengah Vietnam.
Aktivis hak asasi manusia terkemuka lainnya berargumen bahwa Vietnam dimanfaatkan secara sinis oleh Vatikan agar Gereja Katolik bisa bersahabat dengan negara-negara komunis, misalnya Tiongkok, yang juga terlibat dalam perundingan pemulihan hubungan dengan Vatikan.
Desember lalu, Paus Fransiskus mengatakan perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk menyangkal klaim bahwa "gereja tidak menerima budaya atau nilai-nilai [Tiongkok], atau bahwa gereja bergantung pada kekuatan asing.”
Agama tidak lagi menjadi fokus Uni Eropa
Hubungan Vatikan-Vietnam juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa serius Eropa memperhatikan hak-hak beragama di negara-negara otoriter seperti Vietnam.
"Fakta yang menyedihkan adalah Uni Eropa dan sebagian besar negara anggotanya tidak sadarkan diri ketika harus membela kebebasan beragama di Vietnam,” kata Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia Human Rights Watch.
"Uni Eropa harus mempunyai alasan yang sama dengan AS dan negara-negara lain yang berpikiran sama untuk menuntut pemerintah Vietnam mencabut kontrol administratifnya yang ketat terhadap agama, dan membiarkan para pemimpin agama dan pengikutnya menjalankan ibadah tanpa campur tangan terus-menerus,” tambahnya. (rs/hp)