Tarif Baru Jalan Bebas Hambatan

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya menaikkan kembali tarif sejumlah ruas jalan tol setelah lama tak menerapkan kebijakan tersebut pada masa pandemi Covid-19. Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan tarif jalan tol memang seharusnya selalu disesuaikan dengan perubahan inflasi. Namun program itu terhambat sepanjang tahun ini.

“Sudah sempat diundur semua. Karena (situasi) sudah oke, jadi mungkin kita naikkan,” ucapnya di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin.

Basoeki memastikan penentuan tarif jalan tol semasa pandemi sudah melalui diskusi dengan sejumlah pakar. Dua regulasi perihal jalan bebas hambatan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, mengatur soal evaluasi tarif ruas setiap dua tahun. Selain berbasis pada pengaruh laju inflasi, kenaikan hanya disetujui bila operator sudah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Tol Jakarta-Cikampek ada dalam daftar penyesuaian tarif yang direncanakan Kementerian. Bila sudah terintegrasi dengan jalan tol layang Jakarta-Cikampek, tarif ruas terpadat di kawasan Jabodetabek itu akan dibagi dalam empat wilayah, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1524/KPTS/M/2020. Tarif terjauh setiap golongan kendaraan di sana akan naik berkisar Rp 5.000-10.000, contohnya golongan I dari Rp 15 ribu menjadi Rp 20 ribu, serta golongan II dari Rp 22.500 menjadi Rp 30 ribu.

Pada 3 November lalu, manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk sudah mengumumkan rencana kenaikan tarif jalan tol lingkar luar Jakarta I (Jakarta Outer Ring Road/JORR), jalan tol akses Tanjung Priok, serta jalan tol Pondok Aren-Ulujami. Kenaikan berkisar Rp 1.000-1.500 per golongan kendaraan.