Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG Muhammad Aris Marfai membeberkan kemajuan capaian dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta per Maret 2024. Dia mengatakan, setidaknya ada 4 kegiatan penting yang tercakup di dalam Kebijakan Satu Peta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kegiatan pertama adalah kompilasi. "Mengumpulkan dari setiap kementerian agar bisa dikomunikasikan, sehingga kalau mau dipakai untuk perencanaan pembangunan, bisa komprensif," kata Aris dalam Media Briefing One Map Policy Summit 2024 di kawasan Lapangan Banteng pada Selasa, 2 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, kata dia, kegiatan kompilasi telah mencapai 100 persen alias beres sepenuhnya.
Sementara itu, kegiatan kedua adalah integrasi. Sebagimana namanya, kegiatan ini mencakup koreksi dan verifikasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) di atas peta dasar Informasi Geospasial Dasar. Integrasi dilakukan terhadap 151 IGT.
"Kami integrasikan dengan peta dasar yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang menangani informasi geospasial. Peta tematik 151 tadi kami cocokkan, sesuai gak batasnya, sesuai gak referensinya dan hal-hal teknis lainnya."
Hingga saat ini, progres kegiatan integrasi telah mencapai 90 persen. "Tinggal 10 persen yang perlu kami verifikasi dengan peta dasarnya. Luar biasa, karena dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang, jumlahnya sangat banyak sekali," kata dia.
Kemudian kegiatan ketiga adalah sinkronisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat dan menyinkronisasikan antara satu dengan yang lain, apakah sesuai atau ada tumpang tindih. Lalu kegiatan yang keempat adalah bisa dibagi-pakaikan.
"Percuma kalau misalnya ini sudah dikompilasi, diintegrasi, tapi masyarakat gak bisa mengakses. Tentu melalui sistem kami sendiri. Untuk berbagi pakai harus ada akses," kata Aris.
Sampai dengan saat ini, dia melanjutkan, sudah ada 54 kementerian dan lembaga yang mempunyai akses terhadap data tersebut. Selain itu, juga ada 35 gubernur, kecuali tiga gubernur di wilayah pemekaran baru.
"Jadi, hanya tinggal 3 provinsi yang belum. Itu pun karena pemekaran di Papua. Kami sudah berproses."
Sementara itu, data pada Geoportal Kebijakan Satu Peta telah dibagikan kepada 467 kabupaten/kota. Sejak 2018 sampai 2024, total pengguna yang mengakses Geoportal Kebijakan Satu Peta mencapai 29.554 akses dan data pada geoportal telah diunduh sebanyak 76.362 kali.
Pilihan Editor: Pengawasan Terintegrasi 2024, KKP Akan Gunakan Big Data
