Tarik-Ulur Rumusan Upah

Pembahasan UMP 2023 kian panas. Buruh melobi presiden untuk menerbitkan diskresi, sementara pengusaha menggugat Permenaker 18 Tahun 2022.

27 November 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Massa melakukan aksi di kantor Disnakertrans DIY, Sleman, DI Yogyakarta, 22 November 2022. Selasa (22/11/2022). Dalam aksinye mereka menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tertang penerapan upah minimum di DI Yogyakarta tahun 2023 yang terlalu rendah. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pemerintah menetapkan aturan baru tentang formula upah minimum.
Permenaker 18 Tahun 2022 mengakomodasi inflasi dalam penghitungan upah.
Pengusaha akan menggugat Permenaker 18 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung.

RAPAT Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 16 November lalu, mendadak dihentikan. Dalam pertemuan hari kedua itu, peserta rapat sedang menyusun rekomendasi upah minimum provinsi (UMP) 2023. Karena pembahasannya alot, rapat pun disetop. “Lagi hangat-hangatnya, akhirnya kami hentikan,” Taufik Garsadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, bercerita kepada Tempo, Selasa, 22 November lalu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

uu-cipta-kerja

permenaker-18-tahun-2022

ump-2023

ump

Retno Sulistyowati

Alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo pada 2001 dengan meliput topik ekonomi, khususnya energi. Menjuarai pelbagai lomba penulisan artikel. Liputannya yang berdampak pada perubahan skema impor daging adalah investigasi "daging berjanggut" di Kementerian Pertanian.

Edisi 27 November 2022